Hanura, PBB dan PKPB Tidak Dapat

JOGJA – Pertambahan jumlah pemilih di DIJ pada pemilihan legislatif (pileg) lalu berdampak pada keuangan partai politik (parpol). Tahun 2015 ini APBD menambah alokasi bantuan partai politik menjadi Rp 1,36 miliar.Dibandingkan 2014 lalu, banpol hanya Rp 1,061 miliar. Sedang, tahun 2015 terjadi ke-naikan 20 persen, atau sekitar Rp 300 juta. Kenaikan dana banpol ini terjadi karena ke-naikan jumlah pemilih di pileg lalu. Hal itu berdampak pada perhitungan dana banpol.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Per-lindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) DIJ Agung Supriyono mengakui bantuan keu-angan untuk partai politik di DIJ menga-lami kenaikan. “Namun, itu belum fixed,” katanya kemarin.
Justru Agung menilai kenaikan itu karena pada 2014 lalu ada sebagian anggaran yang belum disalurkan ke partai politik. “Belum sepenuhnya disalurkan, karena waktu itu se-dang defisit anggaran. Jadi diterimakan pada tahun 2015,” jelasnya.Ada perhitungannya berapa besar anggaran yang diberikan kepada partai politik. Tiap pemilih mendapatkan banpol nominal Rp 2.400. “Karena ini konteksnya APBD DIJ, maka semakin banyak pemilihnya di tingkat provinsi, semakin besar anggaran yang dite-rima partai tersebut,” ujar Agung.
Tidak semua partai politik peserta pemilu mendapatkan anggaran APBD DIJ ini. Dari 12 partai kontestan pemilu, hanya sembilan partai yang mendapatkan. Sembilan partai itu yang mampu menempatkan legislatornya di DPRD DIJ. Sedangkan tiga partai yang tidak mendapat-kan adalah Partai Hanura, PBB dan PKPB, karena ketiganya tidak mendapat kursi di Ge-dung DPRD DIJ yang beralamat di Jalan Ma-lioboro tersebut.Di DIJ, PDIP mendapat anggaran terbesar dari APBD DIJ 2015, yakni Rp 348.455.442. Kemudian bertutur-turut disusul PAN (Rp 192.182.967), Gerindra (Rp 174.614.529), PKB (Rp 144.160.890), Golkar (Rp131.981.886), PKS (Rp 118.186.890), Demokrat (Rp 93.212.556), PPP (Rp 78.884.967), Nasdem (Rp78.447.795).Wakil Ketua I DPRD DIJ Arif Noor Hartanto mengatakan, anggaran terbesar untuk partai politik diberikan untuk pendidikan politik. Sangat penting bagi partai politik untuk mengelola dari aspek yuridis dan pendidikan politik yang diberikan kepada kontituen. “Ka-lau masyarakat merasa pendidikan politik belum berjalan, maka masyarakat bisa menuntut-nya,” kata dia.
Politikus PAN ini mengungkapkan, pendi-dikan politik yang diberikan kepada konti-tuen, pelaksanaannya harus melalui standar-disasi, baik teknis dan pertanggungjawaban-nya. “Ini harus merujuk pada SHBJ (standar harga barang dan jasa) Pemprov DIJ,” ung-kapnya.Dalam konteks pertanggungjawaban ini, ada dua lembaga yang ikut menindaklanjuti. Dari internal Pemprov DIJ yakni Inspektorat DIJ, sedangkan eksternal yakni dari Badan Pemerika Keuangan (BPK). (eri/laz/ong)

Breaking News