AHMAD RIYADI/RADAR JOGJA

DUKUNG MENTERI: Sri Edi Swasono (dua dari kanan) saat konferensi pers kemarin soal sikap Tamansiswa mengenai evaluasi kurikulum 2013.

Masih Banyak Guru dan Sekolah yang Belum Siap

JOGJA – Polemik kurikulum 2013 (K-13) masih terus berlanjut. Ma-jelis Luhur Persatuan Tamansiswa mendukung keputusan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan yang mengevaluasi K-13, termasuk penerapannya di seluruh sekolah pada 2019. Alasannya, masih ba-nyak guru dan sekolah di tanah air yang menyatakan belum siap me-nerapkan kurikulum itu karena masalah sarana dan prasana.”Bukan dihentikan, tapi direvisi secara berkelanjutan. Jika kuriku-lum 2013 dipaksakan maka akan merugikan sekolah, guru, dan pe-serta didik,” ujar Ketua Umum Majelis Luhur Tamansiswa Sri Edi Swasono dalam konferensi pers Kurikulum Strategi Pendidikan dan Keindonesiaan di Pandapa Tamansiswa, Jogja, kemarin.Selain itu, Tamansiswa mendu-kung adanya ujian nasional. Sebab, ujian nasional bertujuan untuk mengukur pelajar secara nasional terutama pada wawasan ke-bangsaan. Karena itu, Swasono mengusulkan, kurikulum pendi-dikan perlu mempertajam dan memperluas keindonesiaan. Tujuannya peserta didik dapat mempertebal rasa kebangsaan, kera-kyatan, dan budi pekerti luhur bang-sa Indonesia, memantapkan rasa jiwa merdeka demi menumbuhkan kesetaraan harkat martabat dengan bangsa lain di dunia, dan sistem pendidikan menganut kepamongan wujud sikap Tut Wuri Handayani.Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Tamansiswa Slamet PH mengatakan, kurikulum yang akan disusun oleh pemerintah era Jokowi harus memuat nilai Panca-sila dan UUD 1945. Hal ini untuk membendung budaya asing yang bertujuan menggerus budaya yang ada di Indonesia. Sebagai lembaga pendidikan, Tamansiswa sudah mengenalkan pendidikan karakter kepada para siswa dan mahasiswa.”Tamansiswa membangun ke-pecayaan diri, mempertebal har-ga diri, mengenalkan kesadaran geografis, dan mendorong proses modernisasi yang tidak identik dengan westernisasi,” kata Slamet.Menurut Slamet, perubahan kuri-kulum dapat dilakukan kapan saja. Tetapi, perubahan itu harus berlan-daskan kepentingan peserta didik sebagai warga negara yang bertang-gung jawab bukan kepentingan po-litik praktis apalagi kepentingan asing. Kemudian, perubahan kuri-kulum harus diikuti dengan kesiapan dinas pendidikan, kepala sekolah, dan guru di seluruh Indonesia.”Sebenarnya konsep kurikulum 13 bagus. Hanya, sarana dan prasarana belum memadai seperti kemam-puan guru, peralatan, dan penda-naan,” terang Slamet. (mar/laz/ong)

Breaking News