FRIETQI SURYAWAN/RADAR JOGJA

KEBUT: Pembangunan kantor PDIP Kota Magelang dikebut agar Januari 2015 selesai dan bisa secepatnya diresmikan.

Status Jelas Bukan Tanah Negara, Pembangunan Ada Dukungan Pengusaha

MAGELANG – Ada titik terang soal pengadaan tanah dan pembangunan Kantor DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kota Magelang di Jalan Urip Sumhardjo, Wates, Magelang Tengah. Sekretaris DPC PDIP Kota Magelang Suharyanta mengatakan, tanah seluas 500 meter persegi lebih dibeli Wali Kota Sigit Widyonindito. Adapun pemilik sebelumnya merupakan perseorangan.
Pembelian ter-sebut bagian komitmen Sigit Widyonindito saat akan maju sebagai wali kota pada 2010, untuk membangunkan Kantor DPC. “Iya betul itu merupakan komitmen wali kota saat akan maju melalui PDIP. Tanah tersebut dibeli dari perseorangan. Saya tahu soal itu. Jadi, bukan tanah milik pemerintah daerah atau negara,” ungkap Suharyanta, kemarin (16/12).Menurut Suharyanta, kalau kader partai akan mempersoalkan, justru mengenai proses pembangunan kantor tersebut
“Karena biaya pembangunan-nya tidak murni dari wali kota, melainkan donatur dari kalangan pengusaha. Saya dengar sih ba-nyak pengusaha kuat dimintai menjadi donatur, masing-masing Rp 50 jutaan,” paparnya.
Soal status kantor DPC PDIP nanti, Suharyanta optimistis bakal jadi aset partai.Meski saat ini, tanah dan bangunan belum diserahkan wali kota ke PDIP. Mengingat bangunan baru di-selesaikan 80 persen dan ditarget pada Januari 2015 baru kelar. “Target kami sih semula se-belum HUT PDI Perjuangan yang jatuh pada 10 Januari, bagunan selesai. Tapi melihat cuaca akhir-akhir ini, kami targetkan Januari bisa diresmikan DPP (PDIP). Sekaligus serah terima tanah dan bangunan,” jelasnya.
Sesuai aturan, tanah dan bangu-nan nanti akan dihibahkan ke DPP PDIP. “Bukan ke DPC. Karena semua aset partai, mekanisme ke-pemilikannya menjadi ke-wenangan DPP,” tegasnya.
Seperti diketahui, pada 9 September 2014, Ketua DPD PDIP Jateng Heru Sudjatmoko me-lakukan peletakkan batu per-tama pembangunan Kantor DPC PDIP Kota Magelang di Jalan Urip Sumohardjo. Selama ini, Kantor DPC berada di Kampung Magersari yang menggunakan tanah milik negara.
Di balik pembangunan tersebut, Mantan Sekretaris DPC PDIP Kota Magelang Tridjoko Minto Nugroho meminta kejelasan status tanah dan bangunannya. Agar tidak muncul praduga dan kecurigaan yang tidak beralasan dari berbagai pihak, yang ber-ujung pada kerugian partai se-telah menempatinya. “Ingat, bagaimanapun soal pembangunan Kantor DPC baru ini bukan sekedar niat baik Wali Kota Sigit Widyonindito. Tetapi bagian dari komitmen lima tahun lalu, saat beliau yang saat itu hanya seorang kepala DPU, ingin dicalonkan PDIP sebagai wali kota. Jangan sampai muncul di masyarakat maupun kalangan partai, Pak Sigit baik yo, atas pembangunan Kantor DPC baru,” kata Tridjoko.
Ketua DPC PDIP Kota Magelang HY Endi Darmawan mem-benarkan pernyataan sekre-tarisnya. “Dulu pernah mau diurus tanah yang selama ini dikelola Siwi Peni, organisasi di bawah PNI Marhanen, yang ada di sebelah Kamar Mayat RST dr Soedjono. Itu lho yang selama ini dijadikan Posko PDIP. Setelah dipelajari, masih berstatus tanah negara. Sehingga diputuskan membeli tanah milik perseorangan saja yang lebih luas untuk Kantor DPC. Jadi, tanah yang sekarang dipakai membangun kantor DPC bukan tanah negara,” tegas-nya.
Bendahara PAC PDIP Magelang Selatan Iwan Suradmoko me-nambahkan, dalam rapat Sosialisasi SK 066 dan SK 067 DPP PDIP di Aula Kantor Kelurahan Cacaban pada 6 Desember lalu, tidak ada pernyataan soal tanah yang dibangun untuk Kantor DPC adalah milik negara. “Ka yaknya kok tidak ada pernyataan soal itu tanah milik negara lho,” imbuh-nya. (dem/hes/ong)

Breaking News