Seharusnya Diberikan kepada Keluarga Miskin

BANTUL– Sebagaimana penerima program simpanan kesejahteraan sosial (PSKS), data pemegang kartu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) ternyata juga tidak kalah amburadulnya. Ternyata, banyak pegawai negeri sipil (PNS) dan TNI yang masuk sebagai pemegang kartu jaminan kesehatan dari pemerintah pusat ini. “Jumlahnya sangat banyak. Ham-pir di setiap kecamatan ada,” terang Ke-pala Dinas Sosial (Dinsos) Mahmudi, ke-marin (15/12).
Amburadulnya data pemegang kartu Jam-kesmas ini diperoleh Dinsos dari Tenaga Sosial Kesejahteraan Sosial (TSKS). Dengan memegang kartu Jamkesmas ini berarti PNS dan TNI tersebut memiliki kartu jaminan dobel. Sebab, di instansinya masing-masing para abdi negara ini juga telah mendapatkan kartujaminan kesehatan.Mahmudi menengarai banyaknya PNS dan TNI yang memegang kartu Jamkesmas karena mereka kerap mengajukan jaminan kesehatan ke DIJ atau bahkan pemerintah pusat. “Seharusnya ini kan bisa diberikan kepada kepala keluarga (KK) miskin,” tandasnya.
Sebab, di kabupaten Bantul masih banyak KK miskin dan lansia yang belum tercaver kartu Jamkesmas. Bahkan, mereka belum tercaver sama sekali jaminan kesehatan apapun.Guna meminimalisasi kasus salah sasaran lagi, Mahmudi mengusulkan Badan Pusat Statistik (BPS) menggandeng sejumlah pi-hak saat melakukan pendataan kepada rumah tangga sasaran (RTS). “Mulai dukuh, karang taruna, tokoh masyarakat, takmir masjid hingga PKK. Biar nantinya dukuh pakewuh jika ingin memasukkan anggota keluarganya,” jelasnya.
Mahmudi menengarai dukuh sejatinya mengetahui adanya kasus salah sasaran da-lam penyaluran PSKS maupun Jamkesmas. Hanya saja, mereka tak berani merubah da-tanya. “Misalnya, di Kebonagung ada 104 KK yang seharusnya tidak berhak memiliki kartu Jamkesmas,” tambahnya.(zam/jko/ong)

Breaking News