Hambat Bentuk Alkap DPRD DIJ

JOGJA – Konstelasi politik di DPRD DIJ kian memanas saja. Hal ini tidak lepas dari alotnya pembentukan alat kelengkapan (alkap) DPRD DIJ yang belum juga kelar, meski tahun 2014 segera berganti. Wakil Ketua DPRD DIJ dari Fraksi Gerindra Dharma Setyawan menuding sikap Fraksi PDIP menjadi pengham-bat pembentukan alkap. Pembentukan alkap tak berjalan lancar karena selalu diawali tawar-menawar. Tapi, proses tawar-menawar ini berakhir tanpa membuahkan kese-pakatan apa pun. “Karena sikap FPDIP terlalu saklek, sehingga pimpinan dewan (pimwan) belum bisa mengendakan rapat pari-purna (rapur) pembentukan alkap,” sesal Dharma
Ia menjelaskan, sikap Gerindra beserta mayoritas fraksi-fraksi di DPRD sudah sepakat mengendakan rapur pemben-tukan alkap. “Namun dari salah satu fraksi, yaitu FPDIP, minta agar musyawarah alkap beres dahulu sebelum digelar rapur,” ujar Dharma.
Ia mengaku mayoritas fraksi yang sudah sepakat menggelar rapur merupakan lima fraksi dari Koalisi Merah Putih (KMP). Meski dalam konteks ini ia tak setuju jika kekuatan DPRD DIJ terbelah dalam dua kelompok, KMP dan Koalisi Indonesia He-bat (KIH). “Saya lebih setuju menyebut-nya mayoritas fraksi dan me-reka sudah berkirim surat ke pimwan untuk secepatnya mem-bentuk alkap,” katanya.
Dharma menghindari istilah KMP karena memang salah satu fraksi di KIH yaitu Fraksi Kebangkitan Nasional/FKN (gabungan PKB-Nasdem) di-nilainya memiliki kesamaan sikap bersama mayoritas frak-si lainnya. “Pak Sukamto (Ketua FKN) sikapnya tidak terlalu berbeda dengan mayoritas fraksi lainnya. Tapi kesepakatan dengan teman-teman FPDIP masih saja meng-gantung,” tandasnya.
Dia mengakui PDIP memang partai pemenang pemilu dengan jumlah 14 kursi. Namun jika FPDIP tetap berpegang dengan tafsir proporsional murni, maka jatah pimpinan alkap justru bisa hilang semuanya.”Jangan mentang-mentang punya banyak kursi. Kalau cara menafsirkan begitu, kami juga bisa mentang-mentang karena dari penjumlahan perolehan mayoritas fraksi ada 33 kursi, sementara mereka 22 kursi. Ka-lau logikanya seperti itu, bisa kita sikat habis (sapu bersih) dan KIH tak bisa kebagian pimpinan alkap,” ungkapnya.
Sesuai rencana pimwan, agen-da rapur pembentukan alkap akan dilaksanakan hari Senin ini (14/12). Sebab, DPRD DIJ merupakan provinsi yang paling akhir belum dibentuk alkap se-lain DKI Jakarta. “DKI sudah mengagendakan rapur Senin,” ungkapnya. Pernyataan Dharma ini menda-pat bantahan keras dari Wakil Ketua Fraksi PDIP Dwi Wahyu Budianto. Ia balik menuding mayoritas fraksi yang tergabung dalam KMP bertujuan mengha-dang PDIP sebagai partai peme-nang pemilu. Mereka, kata dia, berkelompok demi melakukan perampokan demokrasi.”Itu perampokan demokrasi. Wajar kan kita punya 14 kursi, tapi kenapa kita mendadak di-yatimkan (ditinggal),” kata man-tan anggota DPRD Kota Jogja, itu.
Dwi menghendaki adanya proporsional fraksi dalam pem-bagian pimpinan alkap. Ia mengakui pimwan belum per-nah mengagendakan rapat konsultasi untuk pembentukan alkap, sehingga tak benar jika PDIP menghambat penyusunan agenda rapur pembentukan alkap. “Dan perlu kami tegaskan sebagai pemenang pemilu, PDIP tidak pernah meminta-minta posisi pimpinan alkap,” kata anggota dewan yang berangkat dari dapil Kota Jogja ini.
Dwi mengaku secara informal ada tawar-menawar posisi alkap, namun fraksinya menolak ka-rena pembagiannya tidak ideal. “Kita diberikan tawaran dua posisi wakil ketua dan satu un-tuk sekretaris,” ungkapnya.Dwi menyebutkan, PDIP ber-hak mendapatkan tujuh dari 16 pimpinan alkap. Itu saja nantinya akan dirembuk dengan bersama PKB dan Nasdem. “Tapi mereka tidak bersedia, lalu siapa yang egois. Padahal periode sebelum-nya (2009-2014) PDIP tak ber-sikap seperti mereka saat ini,” katanya.
Ia balik menuding bahwa se-benarnya di tubuh KMP masih ada masalah terkait pembagian alkap. Ada satu fraksi yang belum mendapatkan jatah posisi ketua alkap, sehingga berimbas dalam tawar-menawar alkap. “Mereka kembali meredesain komposisi alkap. Kami tahu in-ternal mereka sedang masalah. Karena itu selesaikan dulu ma-salah internal, baru bicara dengan kami,” tandasnya.
Ketua FPDIP Eko Suwanto juga mengamini. Usai penetapan APBD DIJ, pihaknya belum per-nah menerima rapat konsultasi pimwan. Sekedar informasi, terdapat 16 pimpinan alkap dari tiga alkap yang diperebutkan. Kelimanya itu adalah dua posisi yaitu ketua dan wakil di Badan Kehormatan (BK) dan Badan Pembuat Pera-turan Daerah/Perda (BPP peng-ganti Badan Legislasi Daerah). Serta tiga posisi ketua, wakil ketua dan sekretaris di masing-masing empat komisi. Semen-tara alkap lainnya yaitu Badan Musyawarah dan Badan Ang-garan dijabat oleh ex-officio pimwan. (eri/laz/ong)

Breaking News