GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA
GRATIFIKASI: Presiden Jokowi memperlihatkan gitar pemberian bassis Metallica yang diserahkan ke KPK beberapa waktu lalu. Gitar itu ikut dipamerkan sebagai barang gratifikasi

Seluruh Provinsi Harus Terapkan One Stop Service

JOGJA – Presiden Joko Wi-dodo menghadiri Festival Anti-korupsi 2014 di Grha Sabha Paramana UGM, kemarin (9/12). Satu hal yang diingatkan Jo-kowi dalam kesempatan ini yaitu tentang pentingnya pe-layanan satu pintu sebagai langkah mengantisipasi tim-bulnya tindakan penyele-wengan negara. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini dalam mengatakan, pen-tingnya soal sistem one stop service atau pelayanan satu pintu.
Dengan cara ini di-harapkan pelayanan publik bisa diakomodasi denga baik. Cara ini juga dimaksudkan untuk meminimalisasi tinda-kan penyelewengan anggaran negara atau tindakan korupsi. “Termasuk cash management, pajak online, akan mengurangi tindakan penyimpangan atau penyelewengan dana korupsi,” kata Presiden Jokowi
Hadir dalam acara ini, Ketua Komisi Pemberantasan Korup-si (KPK) Abraham Samad dan para komisioner KPK, Menses-neg Pratikno, Menbud Dikdas-men Anies Baswedan, Kapolri Jenderal Sutarman dan para pejabat yang lain.Dikatakan Jokowi, Indonesia yang wilayahnya luas praktis me-miliki birokrasi hingga tingkat daerah dengan jumlah banyak. Kondisi ini membuat kepala ne-gara juga menginstruksikan ke-pada kepala daerah untuk sese-gera mungkin menerapkan sistem ini di masing-msing daerahnya. “Ini pekerjaan yang tidak rumit. Saya sampaikan seluruh pro-vinsi harus menggunakan sistem one stop service agar perizinan cepat diselesaikan,” imbuhnya.
Mantan wali kota Solo ini juga menambahkan, saat ini pengu-rusan perizinan masih dinilai lamban. Dengan demikian, sistem yang nantinya akan dioperasikan per 1 Januari 2015 bisa mem-bantu masyarakat mempermu-dah perizinan, dalam hal apa pun. Sehingga, pelayanan terhadap publik bisa lebih efektif. Jokowi yang sekaligus reuni dengan tempat ia menempuh pendidikan S1-nya dulu, men-contohkan bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) isi-nya hanya satu lembar. Dalam pengurusannya pun tidak sam-pai dua menit.
Namun faktanya, saat ini pengurusan SIUP bisa 3 sampai 4 minggu. Inilah yang akan dirombak dalam pemerin-tahannya ke depan. Dalam kesempatan itu, Presi-den Jokowi juga menyempatkan diri menyaksikan beberapa stan yang bertema Hari Antikorupsi. Seperti dalam setiap kunjungan-nya ke berbagai daerah, Jokowi kali ini juga tak membatasi diri. Ia dengan senang hati melayani masyarakat yang berusaha men-dekat untuk bersalaman, bahkan mengajak selfie.
Dihadang, Pendemo Gagal Dekati Jokowi
Kunjungan Presiden Jokowi di Jogjakarta kemarin juga diwarnai aksi unjuk rasa. Puluhan maha-siswa dari Indonesia Timur ter-paksa dihadang aparat kepoli-sian saat mereka mencoba ber-temu dengan Jokowi yang saat itu tengah berada di kampus UGM. Massa berniat tidak menggang-gu jalannya agenda presiden.
Mereka hanya ingin mengadu kepada Jokowi soal kasus penem-bakan lima warga sipil serta 17 korban kekerasan yang terjadi di Kabupaten Paniai, Papua. Me-reka menduga peristiwa itu dila-kukan oleh gabungan polisi, Bri-mob, dan tim khusus 753 TNI AD. “Kami tidak ingin mengacau-kan agenda itu. Kami hanya ingin bertemu presiden agar kasus di Paniai diusut tuntas,” ujar Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Papua Jogjakarta Aris Teimo di sela aksi, kemarin (9/12). Berkali-kali massa menegaskan tidak berniat mengacaukan agenda presiden.
Aksi murni untuk mengadukan tentang tindak kekerasan yang terjadi di Papua. Mereka juga meminta pelaku kekerasan itu diadili. Namun sayang, upaya tersebut gagal se-telah polisi berusaha menghadang puluhan massa aksi ini. Usai upaya itu gagal, massa aksi berusaha mendorong gerbang kampus yang sudah dihadang polisi. Jumlah personel kepoli-sian yang jauh lebih banyak, membuat massa tak bisa ber-tingkah lebih anarkis. Mereka kemudian kembali melakukan orasi dengan tertib. (fid/laz/ong)

Breaking News