JOGJA – Langkah Gubernur DIJ Hamengku Buwono X mengeluarkan surat edaran (SE) No 900/7963 sebagai tindak lanjut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refor-masi Birokrasi (Kemen PAN-RB) tentang la-rangan PNS rapat di hotel, menuai respons negatif. Wakil Ketua I DPRD DIJ Arif Noor Har-tanto menilai, kebijakan itu tidak tepat diber-lakukan saat ini, terlebih dengan kondisi in-flasi akibat kenaikan bahan bakar minyak (BBM).
“Kebijakan larangan PNS rapat di hotel untuk efisiensi anggaran itu bagus. Tapi metode pe-nerapannya sangat tidak bijak,” ujar polisi PAN ini kepada Radar Jogja kemarin (5/12).
Dika-takan, seharusnya kebijakan itu tidak serta merta diberlakukan secepatnya. “Kenapa tidak ada masa transisi terhadap ketentuan baru tersebut,” imbuh Inung, sapaan akrabnya, dengan nada tanya. Mantan ketua DPRD Kota Jogja ini mene-rangkan, kebijakan di level nasional jauh lebih bijak jika memberikan masa transisi. Tak langsung diterapkan daerah. Terutama kegiatan atau rapat yang sudah direncanakan digelar di ho-tel. “Silakan (tetap) dilakukan (di hotel)Setelah itu lihat output-nya tentang kesungguhannya (dari rapat di hotel itu),” terangnya.
Dia mengungkapkan, kebijakan itu sebaiknya diberlakukan se-cara bertahap. Kegiatan yang sudah direncanakan digelar di hotel tetap dilakukan sampai 2015. Lalu pada 2016 mulai selek-tif kegiatan apa saja yang tidak bo-leh digelar di hotel. “Pada 2017, baru benar-benar menggelarnya di kan-tor masing-masing,” ungkapnya.
Inung berharap gubernur men-ghormati Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIJ. Karena sektor perhotelan sudah cukup besar memberi sumbangsih terhadap penda-patan asli daerah (PAD). HB X bisa mengkaji kembali SE itu. Tanpa harus langsung menia-dakan rapat-rapat di hotel, me-lainkan ada peninjauan kem-bali.”Bagi saya, jangan asal di-tiadakan, agar PHRI bisa per-siapan,” ujarnya.
Ketua DPD PHRI DIJ Istidjab M Danunagoro mengatakan, dampak SE larangan rapat di hotel ini berpotensi terjadi ke-rugian 40 persen bagi hotel. “Di Jogja ada 68 hotel bintang. Jika tiap hotel merugi rata-rata Rp 100 juta, maka kerugian total bisa Rp 6,8 miliar sampai Rp 7 miliar,” jelasnya. Dia mencontohkan, Hotel Inna Garuda Jogjakarta sudah melapor ke PHRI merugi Rp 1,6 mi-liar akibat pembatalan rapat-rapat di hotel. Jumlah itu terhitung dari Desember sampai Maret 2015. Hotel Grand Quality dan Saphire juga merugi masing-masing Rp 600 juta.
Istijab mengaku khawatir dengan kebijakan ini. Dia juga kawatir krisis moneter 1998 kem-bali terulang. Saat itu, pengusaha hotel merugi hingga 50 persen. Akibatnya, PHK tidak bisa dihindari. “Bisa sampai 20 persen yang diberhentikan. Akhirnya hanya tersisa karyawan tetap saja,” lanjutnya. Krisis bagi hotel ada di depan mata. Apalagi sektor perhotelan DIJ saat ini persaingan sangat sengit. Tahun ini ada pengajuan 110 hotel baru di DIJ. Kalau di-setujui semua, artinya ada tam-bahan 7.000 kamar baru. Saat ini jumlah kamar yang tersedia 20.000. “Kalau ada larangan itu, terus nyari tamunya dari mana?,” sentilnya.
Istidjab dengan tegas mendesak adanya penundaan kebijakan larangan rapat di hotel bagi in-stansi pemerintah. PHRI DIJ sudah mengadukannya ke Kementerian Pariwisata maupun anggota PHRI yang kini menduduki kursi DPR RI. “Menteri (Pariwisata) katanya akan me-nyampaikan permintaan penun-daan ke presiden,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, kebijakan pemerintahan Jokowi dalam menghemat anggaran negara itu bagus. Tapi itu terlalu dip-aksakan. “Penghematan bagus, tapi mereka (pemerintah) lupa multiplier effect-nya. Toko suve-nir kena, suplier makanan di hotel juga kena, pajak hotel juga berkurang,” paparnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIJ Sigit Sapto Raharjo juga mengungkapkan kekawatirannya seputar kebija-kan larangan pelat merah rapat di hotel ini. Khususnya, dia meng-kawatirkan angka pengangguran yang berpotensi bertambah.Dia mengungkapkan, pada tahun 2014 ini sektor perhotelan dan restoran paling banyak me-nyerap tenaga kerja di DIJ. “Ka-mi kawatir jika rapat di hotel dilarang akan menurunkan ang-katan kerja perhotelan,” ujar Sigit. (eri/laz/ong)

Breaking News