ilustrasi
Minta Kelurahan Berani Tegas
BANTUL – Kisruh persoalan data penerima program simpa-nan kesejahteraan sosial (PSKS) mengundang keprihatinan Ko-misi D. Komisi yang membidangi kesejahteraan ini berpendapat, kelurahan harus berani mengam-bil kebijakan pengalihan pene-rima dana bantuan kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kepada kepala keluarga (KK) yang memang layak menerimanya.
“Tidak ada dasarnya jika kelurahan tidak berani ambil sikap tegas,” terang Sekretaris Komisi D Ichwan Tamrin, kemarin (4/12).
Jika tidak ada langkah tegas dari kelurahan, aduan mengenai PSKS yang salah sasaran akan terus bermunculan. Akibatnya, akan banyak KK miskin yang tak dapat menikmati hak mereka.
Politikus PAN ini berkeyakinan kelurahan sebenarnya menge-tahui data warga yang memang layak menerima PSKS atau tidak. Sebab, data ini mudah diperoleh dengan mengorek informasi dari pengurus RT hingga kepala dukuh. Toh, data angka kemis-kinan milik pemkab salah satunya juga bersumber dari keterangan mereka.
“Untuk menentukan miskin atau tidak kan sudah ada kriterianya. Kelurahan pasti tahu mengenai hal ini,” ujarnya.
Apalagi, menurut Ichwan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) juga pernah mengajukan perubahan data pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) kepada kelurahan. Ada dua persyaratan proses pencairan PSKS di kantor pos, yaitu menunjukkan KPS dan KTP. “Kalau menunggu perubahan data dari pemerintah pusat masih lama. Jadi harus ada inisiatif sen-diri,” pintanya.
Agar kelurahan berani, lanjut-nya, Bagian Pemerintah Desa Setda atau Dinas Sosial perlu berkoordinasi dengan mereka. Dengan adanya hasil koordinasi ini setidaknya dapat menjadi pijakan bagi kelurahan untuk mengalihkan PSKS kepada KK miskin yang belum mendapat-kannya. “Dan rekomendasi TKSK bisa direalisasikan,” tandasnya.
Kepala Bagian Pemerintah Desa Setda Heru Wismantoro mengakui jika pihaknya tidak berwenang menginstruksikan kelurahan meng-alihkan atau merubah data pene-rima PSKS di wilayah mereka masing-masing. “Ini wewenang Dinas Sosial,” jelasnya singkat.
TKSK Bantul pernah melakukan perbaikan dan validasi data pe-megang KPS. Hasilnya, banyak ditemukan pemegang KPS dari KK mampu. Selain itu, juga banyak ditemukan pemegang KPS yang telah meninggal. “Ada juga yang KPS-nya hilang. Semuanya telah divalidasi dan kita juga sudah mempersiapkan nama-nama penggantinya,” terang Ketua TKSK Bantul Nur Kholis.
Namun demikian, hasil perbai-kan data ini tidak didukung ke-lurahan. Tidak sedikit kelurahan yang enggan menggelar musya-warah terkait rencana perubahan data pemegang PSKS ini. “Mung-kin mereka takut disalahkan. Padahal usulan perubahan data ini harus melibatkan mereka,” ungkapnya. (zam/din/ong
