GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA
PADAT: Permukiman penduduk di bantaran Kali Code yang merupakan salah satu kawasan kumuh di Kota Jogjakarta, kemarin (3/12).
Terdapat 13 Kawasan di Bantaran Tiga SungaiJOGJA – Penghargaan Livable City (kota layak huni) dari Eastern Regional Organisa-tion for Planning and Human Settlements (Earoph) 2014 ternyata tidak menjamin Kota Jogja bebas kumuh. Di penghujung tahun ini, Kota Jogja malah menempati peringkat pertama di Provinsi DIJ sebagai kabupaten/kota terkumuh.
Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIJ, dari 400 hektare kawasan kumuh di DIJ, 278,7 hek-tare di antaranya berada di Kota Jogja. Ar-tinya, Kota Jogja menyumbang 69 persen kawasan kumuh di provinsi ini.Luas tersebut menjadi yang terbesar di DIJ. Kabupaten Sleman menempati pering-kat kedua dengan 41,41 hektare, disusul Kabupaten Bantul 27,29 hektare, dan sisanya berada di Kabupaten Kulonprogo serta Gunungkidul
Dengan luas kawasan kumuh itu, tergolong yang cukup besar. Sebab, dari luas Kota Jogja 32,2 kilometer persegi, sekitar 8,6 persennya atau jika dihitung dalam kilometer persegi (2,78 km2) adalah daerah kumuh. Kepala Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Kawasan dan Pemukiman DPUP-ESDM DIJ Tri Rahayu mengatakan, kawa-san kumuh di Kota Jogja ini berada di sepanjang tiga sungai besar. Yaitu Sungai Code, Winongo, dan Gajahwong. Di daerah pinggiran sungai ini, berba-gai kebutuhan hidup tidak me-menuhi standar
.”Di sekitar kawasan sungai itu tidak aksesable. Terutama air tanah yang sudah tercemar,” ujarnya.
Dikatakan, kriteria kawasan kumuh biasanya karena kepadatan penduduk. Kriteria lainnya, antara lain, bangunan rumah tidak teratur, rumah tidak layak huni, sarana dan prasara-na tidak memenuhi persyaratan, dan lainnya.Dia menegaskan, untuk penanganan kawasan kumuh itu harus ada regulasi yang kom-prehensif.
Pada 2014 ini baru dibuat regulasi melalui surat keputusan (SK) bupati/wali kota.Dijelaskan, pada 2015 menda-tang penanganan kawasan kumuh baru bisa dijalankan. Bahkan menjadi kegiatan yang diprio-ritaskan di lima kabupaten/kota di DIJ. Kota Jogja mendapat porsi terbanyak dalam penanga-nan kawasan kumuh ini. Sebab, dari data Dinas PUP-ESDM, ada 13 kawasan kumuh di Kota Jogja. Kawasan itu terbagi, antara lain, di Kecamatan Umbulharjo, Mer-gangsan, Pakualaman, Mantri-jeron, Gondomanan, Jetis, serta sejumlah lokasi di bantaran Sungai Gajahwong, Sungai Co-de dan Sungai Winongo.
Sedangkan penanganan kawa-san kumuh di Kabupaten Bantul terletak di empat kecamatan, Sleman empat kecamatan, Ku-lonprogo empat kecamatan, serta Gunungkidul dua kecama-tan. “Di Gunungkidul dua keca-matan yakni Playen dan Wono-sari,” imbuhnya.Menurut Tri, penanganan ka-wasan kumuh dilakukan secara terpadu yakni penanganan air minum, sanitasi, penataan bangu-nan lingkungan dan lainnya.
Di Kota Jogja, penataan kawasan kumuh di Jetisharjo akan dija-dikan pilot project.Sebagai proyek percontohan, penanganan kawasan kumuh itu dilakukan sampai tuntas. Antara lain sungainya harus sehat, per-mukiman juga sehat serta roda perekonomiannyatumbuh.
Kabupaten Sleman yang dija-dikan pilot project penanganan kawasan kumuh dilakukan di daerah sepadan Gemawang. Daerah ini merupakan permu-kiman penduduk yang memi-liki ketinggian dengan air sung-ai hampir setara.
Penanganan di daerah Gema-wang ini bahkan mencapai kese-pakatan dengan Pemkab Sleman. Pemprov DIJ telah melakukan penandatangan MoU dengan Kabupaten Sleman. Penanganan-nya dilakukan sampai selesai selama empat tahun.
“Nantinya kawasan Gemawang sampai perekonomiannya tumbuh,” ujarnya.Kepala Bidang Cipta Karya DPUP-ESDM DIJ Muh Mansyur menga-takan, penataan permukiman menjadi salah satu program stra-tegis yang dilakukan DPUP-ESDM.
“Targetnya 100-0-100,” kata dia. Istilah 100-0-100 adalah 100 per-sen pemenuhan air bersih, 0 per-sen permukiman kumuh dan 100 persen sanitasi. (eri/laz/ong)

Breaking News