PDKPTK Kota Magelang Akan Pasang Plang Larangan

MAGELANG – Dinas Kebersihan Pertamanan dan Tata Kota (DKPTK) Kota Magelang segera memasang plang penghentian aktivitas pembangunan pada bangunan tambahan Hotel Citihub. Alasan-nya, manajemen hotel tersebut dianggap tidak punya niat positif dalam pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB).
Hingga dua pekan setelah pe-ringatan Satpol PP, pihak hotel yang berada di Kampung Jagoan III, Jurangombo Utara, Magelang Se-latan belum terlihat ada upaya kooperatif melengkapi persyaratan. Termasuk salah satu syarat utama-nya, menyertakan persetujuan warga di sekitar penambahan bangunan. Sampai saat ini, belum juga diserahkan.
“Kami segera mengecek pro-gresnya seperti apa. Kami juga akan memeriksa keterkaitan dengan koordinasi warga. Namun, proses pembangunan sudah di-hentikan sejak seminggu yang lalu,” kata Kepala DKPTK Kota Magelang, Eri Widyo Saptoko ke-pada Radar Jogja di kantornya, kemarin (3/12
Ia memastikan, sampai saat ini pengelola pembangunan hotel belum mendapatkan IMB se bagai prosedur utama legalitas pelak-sanaan penambahan atau per-luasan gedung Citihub di bagian belakang. Sehingga aktivitas pekerjaan pembangunan se kecil apapun, tidak bisa diberikan toleransi.
“Segera akan dilayangkan su-rat pada manajemen Citihub. Selain itu juga memasang plang bahwa aktivitas fisik pembangu-nan dihentikan sementara sampai mereka menyelesaikan per-izinannya,” paparnya.
Soal wacana pembongkaran bangunan tanpa IMB yang me-langgar komitmen pemkot dan DPRD melalui peraturan daerah (perda), Eri enggan menjelas-kannya secara gamblang.
“Tapi akan dilihat dulu este-tika dari yang bersangkutan seperti apa nanti. Kalau tidak ada perkembangan, akan dicek struktur bangunannya. Kalau tidak memenuhi syarat, juga keberadaannya bisa mem-bahayakan warga sekitar bisa saja dibongkar,” ungkapnya di-dampingi Kabid Tata Kota DKPTK Heri Pracahyo.
Dalam Perda Nomor 5 Tahun 2012, Pasal 92 ayat (2) huruf C disebutkan, bangunan gedung bisa dibongkar bila tidak me miliki IMB. Kemudian ditegaskan kem-bali dalam ayat (6), untuk bangu-nan gedung yang tidak memiliki IMB, pemda mene tapkan bangu-nan gedung tersebut untuk di-bongkar dengan surat penetapan pembongkaran.Sebelumnya, aktivitas pem-bangunan bangunan ilegal Ho-tel Citihub juga sempat disoal kalangan DPRD Kota Magelang
Wakil Ketua Komisi A, HIR Jatmiko mendesak ada tindakan tegas berupa pembongkaran bangunan tanpa legalitas IMB, demi pe-negakkan perda. Mengingat IMB merupakan syarat utama yang wajib dilengkapi pelaksana sebelum merealisasikan aktivi-tas pembuatan atau penam bahan gedung.
Karenanya, bila tidak me miliki IMB, sudah sepantasnya bangu-nan gedung belakang Hotel Citihub dibongkar. “Kalau belum memiliki IMB, ya kembalikan saja ke awal. Jangan sampai kemudian, bangunan tanpa IMB bisa berdiri. Artinya, pihak hotel jangan sekadar di-minta mengurus IMB saja, tapi juga harus membongkar bangu-nan yang belum berizin. Kalau bicara soal penegakkan perda,” kritiknya.
Jatmiko yang juga wakil ketua Fraksi Hannas berharap adanya penegakkan Perda Nomor 5 Ta-hun 2011 tentang Bangunan Gedung sekaligus menjadi edukasi bagi semua pihak, agar tidak sembarangan melakukan antidatir atau tanggal dibuat mundur.Ia juga meyakini, pemberian toleransi dari pemkot pada pelanggar, dikhawatirkan bakal jadi bumerang ke depannya. Bagaimana tidak, akan ada per-sepsi menyepelekan perda, yang berpotensi memperbanyak prak-tik bangunan ilegal lain.
Terlebih dengan hukuman atau sanksi yang tidak berpengaruh besar dirasakan para pelanggar. “Kesaktian perda sebenarnya diuji. Apakah menjalankan ama-nat itu atau melanggarnya. Yang jelas, bangunan tanpa IMB adalah illegal dan harus dibongkar demi kepentingan bersama,” tegasnya. (dem/hes/ong)

Breaking News