Agenda Utama ke Batam, Kepulauan Riau

SLEMAN- Para camat se-Sleman sepertinya memang tidak mau kalah dengan kegiatan kunjungan kerja (kunker) 83 kepala desa (kades) ke Bali pekan lalu. Para camat ini memilih jarak lebih jauh, yakni ke Batam, Kepulauan Riau. Bahkan, informasi yang ber-edar di lingkungan Pemkab Sleman, rombongan camat ini juga akan menyeberang ke Singapura.
Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Sekretariat Daerah Pemkab Sleman menjadi leading sector kegiatan kunjungan kerja ini. Agenda acara-nya adalah pendidikan dan latihan (diklat) terkait implementasi Undang-Undang Desa.
Namun, Kabag Tapem Endang Widowati membantah informasi tersebut. Mantan camat Turi dan Ngemplak itu mengatakan, para camat melakukan diklat dua hari guna membahas Undang-Undang Desa. Sama halnya dengan kades, yang berkunjung ke Dusun Batuan, Desa Sukowati, Gianyar, Bali. “Camat juga ada studi orien-tasi,” ujarnya melalui pesan pen-dek SMS kemarin (3/12).
Para camat ini akan berada di Ke-pulauan Riau selama tiga hari. Rom-bongan berangkat pada Selasa (2/12) dan berkunjung ke Pulau Bintan dan Karimun selama dua hari. Se-dangkan kunjungan ke Batam di-agendakan pada hari ke tiga. Yakni ke Pulau Galang dan objek wisata yang ada di daerah yang masuk kawasan segitiga emas itu. “Jika ada yang ingin menyeberang (ke Singa-pura) dipersilahkan. Tetapi itu tidak termasuk dalam paket ini,” jelasnya.
Sekembali ke Sleman, Endang berencana mengundang kalangan pers dan camat, untuk meluruskan informasi, sekaligus memaparkan laporan hasil diklat kepada bupati.
Kabag Humas Endah Sri Widiastuti mengatakan, informasi yang di-peroleh dari bagian tapem, acara ke Singapura bersifat fakultatif. Atau di luar acara diklat. Jika ada camat yang menyeberang ke Singapura, itu bukan bagian materi diklat, tetapi kemauan pribadi masing-masing. Menurut dia, kunjungan camat ke Kabupaten Bintan dan Pemkab Kepulauan Riau.
“Kunjungan bukan hanya di kabupaten. Tapi juga ke kelurahan dan desa,” ungkap Endah usai mengecek informasi ke Bagian Tapem.
Camat Depok Budiharjo yang turut serta dalam diklat, mengaku, tidak ada agenda acara ke Singa-pura. “Sesuai jadwal tidak ada,” katanya melalui pesan pendek SMS.
Ketua DPRD Haris Sugiharta turut berkomentar terkait diklat camat ke Batam. Pada prinsipnya, politikus PDIP itu tak menyoal ter-hadap kunjungan tersebut. Haris juga mendengar informasi kunker camat ke Batam dan sekitarnya. “Tak masalah. Hanya, seharusnya yang ke Batam itu para kades,” ujarnya.
Haris berpendapat, kunjunga ke Batam selayaknya lebih men-dalami tata kelola terkait cara pengembangan pendapatan asli daerah. Batam sebagai kota industri dan masuk segitiga emas Asia Tenggara menjadi alasannya. Haris justru menilai kunjungan kades ke Sukowati kurang tepat. Sebab, sasaran orientasi adalah desa adat yang sudah turun-temu-run menjalankan kehidupan dan pemerintahan dengan hukum adat setempat.
“Sistemnya berbeda. Jadi tidak bisa ditiru daerah lain di Indo-nesia,” katanya. (yog/din/ong)

Bupati: Harus Siap PATEN

BUPATI Sleman Sri Purnomo (SP) angkat bicara terkait informasi kunjungan camat ke Batam dan kades ke Bali. Menurut SP, orien-tasi lapangan perlu dilakukan oleh pucuk pimpinan wilayah guna mempersiapkan program PATEN, yakni Pelayanan Admi-nistrasi Terpadu Kecamatan. Itu merupakan sistem pelayanan berstandard nasional terhadap masyarakat pada lingkup pe-merintah kecamatan. Pelayanan unu dilaksanakan di seluruh Indonesia berdasarkan Per-aturan Menteri Dalam Negeri RI No 4/ 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Tujuan utamanya untuk mening-katkan kualitas dan mendekatkan layanan kepada masyarakat, di bawah koordinasi dan binaan camat selaku penanggung-jawab penyelenggaraan PATEN. “Maksudnya, demi mewujudkan pemerintah kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi instansi pelayanan terpadu di kabupaten/kota,” paparnya.Nah, terkait dengan implemen-tasi PATEN itulah para camat berkunjung ke Bintan dan Karimun, Kepulauan Riau. Dipilihnya wilayah tersebut lantaran sebagian desa di Bintan telah berpengalaman mengelola dana APBDes lebih dari Rp 1 miliar. Seperti tertuang dalam pelaksanaan UU Desa, bahwa nantinya semua desa Indonesia juga bakal mendapat kucuran dana miliaran dari pemerintah pusat.Dari kunjungan ke Pemdes Pungkar, Tebing, Karimun, SP berpendapat, meski kesiapan administratif dan hukum telah siap, gejolak permasalahan tetap terkadang muncul dalam im-plementasinya. “Dengan dialog, camat bisa memperoleh gam-baran konkret untuk perbaikan dan peningkatan pelauanan publik di wilayah masing-masing,” katanya.Usai studi lapangan, SP berharap, para Camat lebih siap dan lebih baik dalam melaksanakan PATEN untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (yog/din/ong)

Breaking News