Tak Segera Berstatus SPK,Izin Operasional Dicabut

JOGJA – Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah-raga (Disdikpora) DIJ sedang menyeriusi izin dua sekolah internasional yang berada di Bantul dan Sleman. Mereka sedang menunggu kedua se-kolah itu memenuhi peraturan menteri pen-didikan dan kebudayaan (Permendikbud) No 31Tahun 2014
Sekolah yang berlabel inter-nasional itu wajib mengubah statusnya menjadi satuan pen-didikan kerja sama (SPK). Ini berlaku mulai dari jenjang pen-didikan anak usia dini (PAUD) hingga pendidikan tinggi. “Selain itu juga untuk lembaga kursus,” kata Kepala Disdikpora DIJ Ba-skara Kadarmanta Aji, kemarin (2/12).
Sesuai Permendikbud tersebut, sekolah yang berlabel interna-sional wajib untuk mengurus SPK sampai dengan 1 Desember lalu. Di DIJ, Disdikpora kini tengah menanti perubahan itu. “Kalau tidak mengurus, ya sanksinya sesuai dengan aturan. Izin ope-rasionalnya akan dicabut,” tan-das Aji.Sesuai Permendikbud ini, im-buh Aji, sekolah internasional wajib berubah menjadi Lem-baga Pendidikan Indonesia (LPI). Aturan itu antara lain LPI tadi harus memiliki akreditasi A. Pengurusan akreditasi ini mengajukan ke Badan Akredi-tasi Nasional Pendidikan Non-formal (BAN-PNF) dan beru-saha mendapat akreditasi A.
Persyaratan berikutnya adalah sekolah LPI yang sudah terakre-ditasi A harus menjalin kerja sama dengan sekolah asing yang diakui di negara masing-masing. “Sesuai dengan jenjangnya. Ka-lau TK, ya harus kerja sama dengan sekolah TK di luar ne-geri. Begitu juga jenjang di atas-nya,” jelasnya.
Aturan lainnya terkait pendidik atau guru. Aturan rekrutmen pendidik di sekolah internasio-nal yang diubah sebutannya menjadi SPK itu sangat ketat. Di antaranya, wajib bergelar aka-demis sarjana terkait jenjang pendidikan yang akan diajar. Selain itu, tenaga pendidik asi-ng harus menguasai bahasa Indonesia dan mengantongi izin dari Kemenakertrans.
“Tidak boleh lagi asal comot. Banyak sekolah dan lembaga kursus internasional yang hanya menggaet turis untuk jadi guru. Ini tidak boleh,” pesannya. Khusus untuk guru ini, menurut Aji, memang rentan dikelabuhi. Sebab, selama ini banyak tutor di lembaga kursus asing yang ternyata hanya berstatus pelan-cong di Indonesia.
Kemudian untuk sumber-sumber penda-naan, dalam Permendikbud 31/2014 itu, modal dari asing hanya dibatasi maksimal 49 per-sen.Padahal saat ini banyak lem-baga pendidikan yang 100 per-sen modal atau sahamnya di-miliki orang asing. Upaya itu dilakukan agar invasi lembaga pendidikan asing tidak merugi-kan masyarakat Indonesia.
Khusus sekolah yang gagal mendapat izin SPK, maka ber-status sekolah lokal, sama dengan sekolah-sekolah pri-bumi di Indonesia, atau ditutup. “Sanksinya seperti itu,” tandas Baskara. (eri/laz/ong)

Breaking News