Dipegang Pelaksana Tugas

MAGELANG – Prediksi kekosongan kepala daerah di Kota Magelang merupakan dampak dari ketidakjelasan aturan. Namun, semua itu bisa diatasi dengan penunjukkan pelaksana tugas (Plt).
Pejabat tersebut ditunjuk Gubernur Jawa Tengah sebagai kepanjangan tangan menteri dalam negeri (mendagri). Biasanya, pihak yang ditunjuk sebagai Plt adalah orang yang cukup memahami Kota Magelang secara keseluruhan.
“Kalau kepala daerahnya tidak men calonkan diri lagi, ia biasanya yang ditunjuk sebagai Plt. Karena ia dianggap sudah paham wi-layah yang dipimpinnya. Kalau kepala dae-rahnya maju lagi, ya larinya ke Sekda atau Kepala Bakorwil,” kata Pengamat Politik di Kota Magelang Eddy Sutrisno, kemarin (24/10).
Eddy yang juga Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Magelang me-neruskan, ada dampak positif bila pilkada diundur hingga September. Pada saat itu, cenderung tidak ada beban kebijakan strategis yang harus dibahas. Selama kurun waktu tiga bulan sejak Agustus, biasanya hanya digelar rapat-rapat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) biasa.
“Waktunya untuk Kota Magelang sangat baik. Saat itu, tidak ada beban kebijakan strategis. Nah, permasalahan Plt wali kota kan karena tidak bisa menentukan kebijakan strategis. Pengalaman saya lima tahun di sekitar waktu itu hanya ada rapat koordi-nasi antar SKPD. Contohnya KUAPPAS dan APBD Perubahan, sifatnya baru rancangan,” papar mantan anggota DPRD dari Partai Demokrat ini.
Dikatakan, polemik regulasi penentuan pilkada langsung atau melalui DPRD, seharusnya tidak menjadikan masyarakat kebingungan. Ia memastikan di Kota Magelang akan memakai klausul Perppu Nomor 1 Tahun 2014, dengan tambahan 10 poin pilkada langsung.
“Tahun 2015 menjadi yang terbanyak untuk pilkada. Ada 200 kabupaten/kota dari 17 provinsi. Tidak mungkin orang-orang di DPR yang baru saja terpilih mengorbankan kepentingan rakyat dan memilih partai politiknya, dengan menolak Perppu Nomor 1 Tahun 2014,” paparnya.
Eddy berasumsi pengesahan atau pe nolakan Perppu Nomor 1 Tahun 2014, baru bisa dilaksanakan Mei mendatang. Pada Januari tahun depan, diperkirakan kelengkapan DPR baru bisa dibentuk. “Ini jelas pilkada langsung.
Asumsinya jika Perppu ditolak Mei 2015, pelaksanaan-nya butuh waktu sekitar satu tahun lebih. Maka bisa dipastikan, apabila Perppu ditolak, baru dapat dipraktikkan pada 2016 mendatang,” tegasnya.
Semua itu karena regulasi baru pelak sanaan UU Nomor 22 Tahun 2014 tetap mem butuhkan Peraturan Pemerintah (PP), persiapan KPU, Peraturan KPU (PKPU) baru, pendaftaran, pencalonan, dan lain-lain yang berkaitan dengan pilkada melalui DPRD.
“Justru tahapan dan mekanismenya butuh waktu lama untuk pelaksanaan pilkada lewat DPRD,” tandasnya.Pemilihan wali kota diprediksi molor hingga September 2015. Seharusnya, dilaksanakan 7 Juni, mengingat jabatan Sigit Wiyonindito berakhir 27 Agustus 2015. (dem/hes/ong)

Antisipasi, Pemkot Siapkan Anggaran

PEMKOT Magelang menyiapkan anggaran sebesar Rp 7,2 miliar sesuai penetapan APBD tahun 2014 untuk menjalankan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung pada 2015.
Ini merupakan langkah antisipasi perubahan regulasi apa yang akan ditetap-kan DPR RI, terkait Perppu Nomor 1 Tahun 2014 atau tetap menggunakan UU Nomor 22 Tahun 2014 dengan mekanisme pe milihan melalui DPRD. “Anggaran hanya sebagai antisipasi saja.
Kalau pilkada melalui DPRD ya otomatis anggaran tidak dicairkan. Jadi, sifatnya hanya sebagai antisipasi saja,” kata Plh Kabag Humas Santel Setda Hotel Magelang Aris Wicak-sono kemarin (23/10).Sejauh ini,
Aris melanjutkan, Pemkot Magelang tetap meminta penyusunan anggaran untuk Pilkada Wali Kota Magelang pada 2015 mendatang. Yaitu, menggunakan anggaran pilkada langsung. Termasuk me-minta rincian penganggaran dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.
“Anggaran ini tetap diajukan untuk antisipasi. Kondisi sekarang belum jelas pasca-di-keluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014. Tergantung nanti pilkada seperti apa dari bahasan DPR RI,” tuturnya.Soal kemungkinan kekosongan jabatan kepala daerah, Aris membenarkan.
“Ada kekosongan jabatan. Kemungkinan ada pengganti sementara jabatan wali kota atau perpanjangan sementara. Tergantung nanti bahasannya seperti apa,” jelasnya.
Sebelumnya, KPU Kota Magelang me-ngusulkan anggaran sebesar Rp 5,3 miliar untuk melangsungkan Pilkada pada 2015 ada Pemkot Magelang. Prosedurnya masih menggunakan acuan lama. Yaitu, penerapan pilkada secara langsung.
“Kami menunggu bahasan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 seperti apa nantinya. Kalau benar disahkan, pelaksanaan pilkada tetap langsung dengan tambahan 10 poin yang diusulkan. Salah satunya soal kampanye dan uji publik,” kata Divisi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Magelang Singgih Arjanto. (dem/hes/ong)

Breaking News