HENDRI UTOMO/RADAR JOGJA
KOOPERATIF: Tiga warga anggota Wahana Tri Tunggal (WTT) saat dimintai keterangan sebagai saksi di Mapolres Kulonprogo, kemarin (22/10).

Agendakan Panggil 14 Saksi sebelum Gelar Perkara

KULONPROGO – Satreskrim Polres Kulonprogo kembali memeriksa tiga warga penolak bandara yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT), kemarin (22/10). Dengan pemanggilan itu, polisi telah genap memeriksa sebelas orang dalam kasus dugaan penghasutan dan penyegelan kantor Balai Desa Glagah yang terjadi akhir September lalu.
Ketiga saksi itu yakni Tri Marsudi, Wakidi dan Feri Teguh Wahyudi, semuanya warga Desa Glagah, Kecamatan Temon. “Sama dengan saksi sebelumnya, mereka kami minta keterangan dalam kasus penyegelan balai desa. Termasuk bagaimana kronologis kejadian dan hal-hal yang terjadi saat itu,” terang Kasat Reskrim Polres
Kulonprogo AKP Ricky Boy Sialagan disela pemeriksaan.
Ricky menjelaskan dengan pemanggilan tiga orang saksi kali ini, pihaknya telah genap memanggil sebelas saksi dalam kasus penyegelan Balai Desa Glagah. Setelah ini masih akan diperiksa tiga saksi lagi, salah satunya yakni Ketua WTT Purwinto. “Jadi total saksi yang kami periksa ada 14 orang. Minggu depan baru dijadwalkan untuk gelar perkaranya, termasuk penerapan pasal yang disangkakan jika ada yang terbukti,” jelasnya.
Dikatakannya dalam proses pemeriksaan juga ada beberapa dokumentasi foto yang ditanyakan kepada para saksi. Sama dengan pemeriksaan sebelumnya, ada sekitar 19 draf pertanyaan yang ditanyakan kepada saksi. “Mereka hanya sekali dimintai keterangan, selama proses penyidikan semua saksi juga bersikap kooperatif,” katanya.
Penasehat Hukum WTT Kokok Sudan Sugijarto dari Lembaga Bantuan Hukum Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (LBH KAHMI) mengungkapkan pertanyaan yang disampaikan penyidik sama dengan saksi sebelumnya. Yakni terkait dengan Pasal 160, 170 dan 406 KUHP Tentang Penghasutan dan Perusakan.
Sama seperti saksi Sarijo, sambung Koko, ketiga saksi yang diperiksa kali ini juga datang ke kantor LBH KAHMI di Jogja. Mereka meminta untuk didampingi, LBH KAHMI sebagai penasihat hukumnya. Terkait pasal yang telah disebutkan, penyidik salah satunya juga menanyakan terkait ada tidaknya koordinasi sebelum aksi penyegelan terjadi. Juga adanya orasi yang memancing warga dan melakukan penyegelan kantor balai desa.
“Atas pengakuan semua saksi yang saya dampingi, ketiganya mengaku tidak ada koordinasi dan orasi destruktif melainkan tindakan spontan warga yang kecewa atas tindakan kades,” ungkapnya.
Dijelaskan hasil komunikasi dengan klien, semua pasal yang disangkakan belum ada yang masuk. Namun pihaknya belum bisa memastikan karena proses hukum masih berjalan. “Kami tetap menunggu dan harus menghormati proses itu,” ungkapnya.
Pantauan Radar Jogja, sama dengan proses pemeriksaan saksi sebelumnya ratusan warga WTT ikut datang ke Mapolres Kulonprogo. Kedatangan mereka sebagai bentuk solidaritas dan dukungan moral kepada warga yang tengah diperiksa. Mereka datang mengendarai sepeda motor dan menumpang bus. Mereka bertahan di halaman belakang Mapolres dari awal hingga akhir pemeriksaan.
Ketua WTT Purwinto mengungkapkan masih bertekad sama yakni menolak bandara. Warga WTT juga akan menolak proses konsultasi publik yang akan segera dilaksanakan setelah proses pendataan awal selesai dilaksanakan. Sikap itu menjadi salah satu komitmen WTT atas penolakan bandara di Temon, Kulonprogo.
“Sosialisasi saja kita tidak bisa masuk, pendataan juga dilakukan di kecamatan, bagaimana mau konsultasi publik. Kalau ditanya harapan ya kami tetap menolak,” ungkapnya.
Menurut Purwinto sejak awal warga WTT sudah menyerukan aspirasi yakni menolak bandara, namun tidak pernah ditanggapi oleh bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo. “Harusnya kan kami didata siapa saja yang menolak, berapa jumlah warga WTT, terus aspirasi itu disampaikan ke tim internal atau bagaimana,” ujarnya. (tom/ila)

Optimistis Konsultasi Publik Berjalan Baik

SEMENTARA ITU, Bupati Hasto Wardoyo menyatakan proses pendataan yang dilakukan tidak untuk mengklasifikasi siapa yang setuju dan tidak setuju dengan adanya bandara di Temon. Pendataan itu sangat penting, untuk memperjelas data.
“Maka dari awal saya mengimbau warga untuk bekerjasama mendukung pendataan itu, mumpung masih dibantu BPN. Jangan dihubungkan dengan setuju dan tidak setuju,” terangnya.
Hasto menjelaskan pendataan ini penting untuk mengentahui kondisi di lapangan. Bagi mereka yang tanahnya sudah dijual tapi sertifikatnya belum dipisah berkesempatan untuk mengurusnya. “Kalau mengurus sendiri kan biayanya tidak sedikit,” ungkapnya.
Disinggung proses konsultasi publik, Hasto optimistis, akan berjalan lebih baik. Pada tahap berikutnya, proses sosialisasi akan berbeda, karena itu antisipasi agar tidak suasana tidak keruh dan memancing kerusuhan akan dilakukan. “Proses penolakan dalam sosialisasi kemarin menjadi pelajaran berharga untuk proses selanjutnya,” katanya. (tom/ila/ong)

Breaking News