PMII Kritisi soal Toko Modern yang Mandeg
PURWOREJO – Memasuki bulan kedua pascapelantikan, anggota DPRD Kabupaten Purworejo mulai disibukkan dengan kegiatan-kegiatan dinas luar. Setelah mela-kukan kunjungan kerja (Kunker) ke wilayah provinsi DIJ, pekan ini anggota DPRD me-lanjutkan safari kunkernya secara berjamaah ke wilayah kawasan barat.Kegiatan kunker tersebut diikuti seluruh komisi yang ada di DPRD. Sehingga tak ada satupun anggota DPRD terlihat di kantor. Di gedung wakil rakyat tersebut, yang terlihat hanya para PNS atau staf kesekretariatan DPRD yang melaksanakan tugas rutin.
Sekretaris DPRD Widyo Prayitno meng-amini agenda kunjungan kerja tersebut. Sesuai jadwal, para anggota DPRD akan pulang ke Purworejo Jumat (24/10) besok. “Kunkernya sampai hari Jumat,” ucapnya, kemarin (22/10).Widyo menjelaskan, kunker sudah di-jadwalkan sebagai salah satu upaya me-ningkatkan kapasitas dan pemahaman anggota DPRD untuk menunjang pelak-sanaan tugas. Selain studi banding, dengan kunker dimaksudkan untuk melakukan konsultasi-konsultasi ke lembaga yang berwenang di pusat
Sesuai dengan jumlah komisi yang ada di DPRD, lokasi kunker para legislator ter-sebut ke empat daerah. Yakni ke Jakarta, Ciamis Jawa Barat, Tasik Jawa Barat, dan Ngawi Jawa Timur. “Studi banding tersebut untuk konsultasi terkait dengan pemerin-tahan desa oleh Komisi A yang membidangi masalah hukum dan pemerintahan ke Ja-karta. Selain itu, juga bertujuan menimba pengalaman soal penanganan bencana oleh Komisi B, terkait soal pendapatan oleh Komisi C, dan terkait Jamkesda serta Honorer K2 oleh Komisi D,” bebernya.
Kegiatan kunker yang dilakukan DPRD secara berjamaah, menjadi perhatian ma-syarakat. Salah satunya masyarakat yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Purworejo. “Lagi-lagi DPRD melakukan kunjungan kerja dengan cara bedol desa. Kegiatan se-macam ini, baiknya dievaluasi,” tegas Ketua PC PMII Cabang Purworejo Muh Arifin.Arifin mempertanyakan relevansi kunker tersebut dengan tugas-tugas DPRD. Dia melihat sampai hari ini, tidak ada hasil yang jelas dari kegiatan kunker yang meng-habiskan uang negara tidak sedikit.
“Publik belum pernah mendapatkan penjelasan pasti apa hasil yang didapatkan dari safari kunker tersebut,” ucapnya.Ia mengakui, kunker adakalanya diperlukan. Namun jika kunker sudah bergeser menjadi semacam kegiatan plesir untuk menambah pendapatan DPRD, patut di-pertanyakan. “Kami minta agar APBD tidak hanya digunakan untuk kunker saja,” ujarnya.
Ia mengingatkan jika seluruh wakil rakyat kunker bedol deso, maka jika ada kejadian-kejadian ataupun pengaduan ke DPRD oleh rakyat tak ada yang bisa menemui. “Kalau di awal-awal tugas sudah mulai mentradisikan kunker, kami kira ke depan kegiatan para wakil rakyat ya hanya disi-bukkan kunker dari satu daerah ke daerah lain,” imbuhnya.
Arifin mencontohkan persoalan toko modern yang sampai hari ini DPRD belum bisa me-nentukan sikap yang tegas. “Bola panas ten-tang toko modern sekarang ada di DPRD. Belum ada penyelesaian secara tegas, kog malah ramai-ramai pergi kunker dan DPRD dibiarkan kosong,” ujarnya. (tom/jko/ong)
