YOGI ISTI PUJIAJI/RADAR JOGJA
AMANAH: Bupati Sleman Sri Purnomo menyalami Sofyan Setyo Darmawan usai dilantik sebagai wakil ketua DPRD Sleman periode 2014-2019 kemarin (22/100.

Bupati Desak Dewan Tuntaskan Alkap

SLEMAN – Bupati Sleman Sri Purnomo (SP) mendesak anggota DPRD segera menuntaskan pem-bentukan alat kelengkapan. Ini bertujuan agar persoalan anggaran pemerintahan bisa berjalan.DPRD memang telah menetapkan Badan Anggaran, supaya anggaran belanja tambahan dalam APBD-P 2014 segera bisa dibelanjakan. Namun, itu saja tak cukup. Pemkab Sleman butuh alat kelengkapan lain, khu-susnya komisi-komisi untuk mem-bahas draf rancangan APBD 2015.SP mengatakan, pembahasan draf harus segera dimulai agar peneta-pan APBD 2015 selesai tepat waktu, sebelum akhir Desember.
Jika molor, pemkab terancam sanksi penalti dari pusat (Kemen-terian Keuangan). Berupa pemo-tongan dana alokasi umum (DAU) hingga 25 persen. Jika itu terjadi, SP khawatir pembangunan daerah bakal tak optimal. “Karena itu, ini sangat krusial bagi pemeritah,” ujar SP kemarin (22/10).SP berharap, anggota dewan bisa segera menjalankan fungsi ideal sebagai wakil rakyat, sekaligus men-dukung pemerintah dalam kegia-tan pembangunan. Dewan diimbau lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, mengingat keanggo-taan DPRD dipilih oleh rakyat
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rini Murti Lestari mengungkapkan, pembahasan APBD 2015 harus mengacu pada Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2015. Selain itu, penyusunannya harus mengikuti Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penge-lolaan Keuangan Daerah. “Penalti itu konsekuensi atas keterlambatan. Bisa pemotongan atau penundaan DAU,” jelasnya.
Saat ini, pembahasan anggaran 2015 masih dalam tahap pencer-matan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Ang-garan Sementara (PPAS) Penyusu-nan Kebijakan Umum di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Draf KUA PPAS dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) itulah yang harus dibahas untuk disetujui bersama dengan DPRD, melalui komisi-komisi.
Rini mengatakan, ada beberapa mata anggaran yang cukup penting untuk dipelototi bersama dengan dewan. Salah satunya anggaran pemerintahan desa yang merujuk pada Undang-Undang Desa. Ketua DPRD Sleman Haris Sugi-harta sepakat dengan usulan pe-merintah. Haris pun tidak mau berlama-lama berkutat dengan alotnya pembahasan alat kelengka-pan. Karena itu, Haris berencana konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait tafsir pasal 56 ayat 4(a) tata tertib dewan yang dianggap sebagai pemicu bun-tunya kompromi politik untuk me-netapkan komisi-komisi.
“Kami juga ingin masalah ini se-gera selesai agar segera ganti gam-bar untuk membahas kebijakan publik,” ujarnya. (yog/din/ong)

Breaking News