Dampak Tertundanya Alkap Dewan

SLEMAN- Dampak lambannya penetapan alat kelengkapan mulai bermunculan. Bukan hanya proyek lelang tertunda. Klaim jaminan kesehatan daerah (jamkesda) juga menunggak pembayarannya.
Itu lantaran anggaran jamkesda yang dialokasikan pada APBD-P 2014 belum bisa dicairkan. APBD-P bisa cair setelah disahkan oleh alkap dewan.
Direktur RSUD Sleman Joko Hastaryo mengatakan, jamkesda 2014 yang terbayarkan baru untuk Januari sebesar Rp 900 juta. Sisanya, mulai Pebruari-September sebesar Rp 8 miliar masih menunggak.
Tunggakan pembayaran jamkesda cukup mengganggu likuiditas keuangan rumah sakit. “Kebutuhan untuk operasional jadi tak seimbang dengan pemasukan,” katanya kemarin (20/10).
Joko mengaku harus memutar otak untuk menyiasati anggaran demi menjaga pelayanan pasien. Salah satunya menggunakan dana dari pembayaran jamkesmas untuk membiayai operasional pasien jamkesda.
Kepala Dinas Kesehatan Mafilindati Nuraini mengatakan, total anggaran jamkesda yang disepakati tim anggaran pemerintah daerah dan Badan Anggaran DPRD sebesar Rp 64,8 miliar. Alokasi displit dua tahap. Sebesar Rp 15,8 miliar dianggarkan pada APBD murni dan sisanya dimasukkan anggaran biaya tambahan APBD-P.
Nah, dana Rp 35,5 miliar itulah yang belum cair. Tambahan dana sebesar Rp 13,5 miliar yang diambilkan dari silpa 2013 otomatis juga tidak bisa cair. Sebab, silpa masuk APBD-P.
Kondisi itu menimbulkan konsekuensi penangguhan pembayaran jamkesda.
Meskipun Pemkab Sleman telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014 yang mengatur pengeluaran anggaran belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat. “Jadi, meski belum ada alkap, ada beberapa mata anggaran yang sudah bisa dicairkan,” jelasnya.
Mafilinda mencontohkan, salah satunya biaya jaminan pelayanan kesehatan masyarakat (JPKM).
Anggota DPRD Nur Hidayat mengakui bahwa persoalan alkap di dewan berimbas pada kebijakan pemerintah. “Karena itu kami mendesak agar alkap dituntaskan hari ini (kemarin),” ungkap anggota Komisi D periode 2009-2014 yang membidangi kesehatan, pendidikan, dan sosial ini.
Ketua DPRD Slemen Haris Sugiharta sepakat segera menuntaskan alkap. Kemarin, semua data ploting komisi dari masing-masing fraksi sudah masuk ke sekretariat dewan sejak pukul 16.00 kemarin. Agenda itu dilanjutkan rapat penetapan dan penyusunan pengurus alkap di empat komisi dan dua badan. (yog/din/0ng)

Breaking News