Grafis-plt

Titik Peluang Plt Wali Kota, Astungkara untuk Bupati

JOGJA – Tak hanya Kabupaten Sleman, Gunungkidul, dan Bantul yang harus mengalami kekosongan kepala pemerintahan. Jika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada diterima DPR dan diterapkan, Kota Jogja dan Kabupaten Kulonprogo (KP) juga bakal bernasib tak memiliki wali kota dan bupati definitif selama dua tahun.
Ini, karena sesuai perppu tersebut, pemilihan wali kota (pilwali) dan pemilihan bupati (pilbup) yang sedianya diselenggarakan 2016 dan 2017, harus mundur menjadi 2018. “Sesuai Perppu harus diselenggarakan serentak,” tutur Ketua KPU DIJ Hamdan Kurniawan kemarin (17/10).
Alhasil, Kota Jogja dan Kulonprogo bakal mengalami kekosongan kepala pemerintahan. Sebab, sesuai masa bakti, kepemimpinan Haryadi Suyuti sebagai wali kota berakhir Desember 2016. Sama dengan Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo.
Sementara pilkada untuk Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kulonprogo tetap akan dilakukan pada 2015. Hanya mundur beberapa bulan, dari semula Mei menjadi September. Berarti, kekosongan pejabat definitif akan lebih singkat dibanding Kota Jogja dan Kulonprogo.
Menteri Dalam Negeri bakal menunjuk pelaksana tugas (Plt). Tetapi, Plt tidak bisa mengambil kebijakan strategis. Harus menunggu bupati dan wali kota definitif. “Plt akan dijabat PNS (eselon) tertinggi di masing-masing daerah,” tambah Komisoner Bidang Hukum Siti Ghoniyatun.
Jika mengacu ketentuan tersebut, nama Titik Sulastri yang kini Sekretaris Kota (Sekkot) dan Astungkara, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kulonprogo, berpeluang mengisi kekosongan tersebut. Titik dan Astungkara dengan jabatan saat ini memiliki pangkat eselon IB. Tertinggi di antara pejabat lain yang baru berpangat eselon II.
Titik lahir tahun 1959 atau kini berusia 55 tahun. Sedangkan batas usia pensiun untuk PNS untuk eselon I dan II sesuai ketentuan UU Aparatur Sipil Negara (ASN) maksimal 60 tahun. Sedangkan Astungkara yang menjabat Sekkab Kulonprogo merupakan mutasi PNS dari Pemprov DIJ. Jika usia pensiun PNS 60 tahun, dia masih memiliki masa kerja 10 tahun. “Sekarang usia saya 50 tahun,” kata Astungkara.
Dia mengatakan, kebijakan mengangkat Plt bupati ini masih bisa berubah. Ini melihat yang terjadi di Lampung dan Papua. Kedua provinsi itu diisi Plt selama tiga tahun. “Bisa saja didrop dari pusat,” kata mantan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) DIJ ini.
Jabatan Sekkab, lanjut dia, saat ini bukan berarti membuka peluangnya menikmati jabatan tertinggi eksekutif tersebut. Sebab, perppu itu juga berlaku untuk mengisi kekosongan hukum mengenai pemilihan kepala daerah. “Itu juga kalau diterima DPR. Kalau tidak diterima, bisa saja berubah,” lanjutnya.
Astungkara pun tak ingin berandai-andai. Dia memilih untuk menanti hukum yang berlaku nantinya. “Bisa juga nanti bupati tidak sepaket dengan wakil bupati dan diisi PNS. Ini malah menarik, bisa terjadi loncatan eselon,” katanya.
Sebelumnya, Hamdan memastikan, jika mengacu pada Perppu Pilkada, pilkada di seluruh daerah dilakukan secara serentak. Perppu tersebut juga mengatur pelaksanaan pilkada digelar dalam satu tahun anggaran dengan menimbang tahapan pelaksanaan tahapan pilkada dilakukan selama delapan bulan. Tahapan itu dimulai dari pembentukan panitia adhoc PPK dan PPS. (eri/pra/laz/ong)

Breaking News