GUNAWAN/RADAR JOGJA
TURUN KE JALAN: Pendemo membakar keranda sebagai simbol kematian demokrasi di depan pintu gerbang DPRD Gunungkidul, kemarin (16/10).
WONOSARI – Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bersatu Menuntut Keadilan menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Gunungkidul, kemarin (16/10). Salah satu tuntutannya berharap agar pembagian personel pengisi alat kelengkapan (alkap) dewan dilakukan secara proporsional. “Bukan disapu bersih oleh Koalisi Merah Putih (KMP). Kalau seperti itu dimana letak keadilannya, jangan buat kacau negara ini. Rakyat jangan dikotak-kotakkan, mari kita bangun Indonesia dalam berdemokrasi,” kata Koordinator Aksi Unjuk Rasa Rino Caroko disambut pekik keras ratusan massa dibelakangnya.
Tak puas berorasi, massa membakar keranda sebagai simbol matinya demokrasi di depan pintu gerbang gedung wakil rakyat. Mereka juga memaksa masuk ke gedung dewan. Proses negosiasi, selain melibatkan perwakilan massa pendemo juga ditengahi salah satu anggota dewan dari Fraksi PDIP Agus Joko Kriswanto. Selanjutnya ratusan orang tersebut berduyun-duyun masuk ke kompleks gedung dewan. Dalam kesempatan ini terjadi ketegangan karena wakil rakyat tidak segera menemui pengunjuk rasa. Kedatangan wakil rakyat yang kebanyakan dari PDIP tak cukup memuaskan keinginan massa. Mereka memaksa parpol yang tergabung dalam KMP keluar menemui pendemo. “Waktunya tiga menit, kalau tidak keluar kami sweeping ke dalam,” ujar Rino.
Meredam emosi, para pengunjuk rasa digiring masuk ke ruang rapat paripurna. Mereka dipersilakan menyampaikan pendapat secara tertib dan tidak boleh anarki. Tampak dalam kesempatan ini, Ketua Fraksi PAN Heri Kriswanto, anggota Fraksi Gerindra Lagiyo. Serta Fraksi Golkar Sarjana serta dari PKS Ari Siswanto.
“Jadi, saya tegaskan bahwa ini bukan rebutan jabatan alkap. Tapi lebih kepada memperoleh keadilan. Jabatan ketua komisi itu hanya Rp 90 ribu,” kata anggota Fraksi PDIP Suharno.Menurut Suharno, pihaknya mendukung aksi demo karena bertujuan memperjuangkan proses demokrasi sejalan dengan garis parpol. Untuk itu, fraksi dari KMP hendaknya memberikan tanggapan. Dengan begitu, rakyat tidak dibuat bingung.
“Kami tidak dalam upaya menghakimi KMP, namun kami hanya berharap masyarakat diberi penjelasan secara langsung,” ujarnya.Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi PAN Heri Kriswanto mengatakan sejak awal telah mendesak pimpinan agar digelar rapat paripurna dengan agenda penentuan komposisi alkap. Namun hingga sekarang belum juga dilaksanakan. “Mekanisme pembentukan alkap sudah ada tata tertibnya. Di situ nanti ada musyawarah mufakat. Kalau tidak menemukan kata sepakat dilakukan voting,” kata Heri.
Di bagian lain, Ketua Fraksi PKS Arif Wibowo mempertanyakan kemurnian pengunjuk rasa. Menurutnya kehadiran Ternalem, salah satu pengurus PDIP, mengindikasikan bahwa demo tersebut tidak murni dari rakyat. “Salah satu tuntutannya, ingin pembentukan alkap dilakukan secara proposional. Padahal, ma-salah tersebut merupakan masalah internal dewan,” ujarnya. (gun/ila/ong)
