illustrasi

Forpi: Utamakan Kepentingan Rakyat

SLEMAN – Forum Pemantau Independen (Forpi) Sleman me-nyayangkan molornya pemben-tukan alat kelengkapan (alkap) DPRD. Anggota Forpi Hempri Suyatna menilai, buntunya kom-promi antara partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indone-sia Hebat (KIH) lantaran masing-masing kubu terlalu menonjolkan sisi egoisme politik. “Itu harus segera dihentikan. Kalau tidak, rakyat yang akan menjadi korban,” ungkap dosen Fisipol UGM itu kemarin (16/10).
Bukan hanya kebijakan pemerin-tah yang tersendat, roda pereko-nomian pun berjalan lamban karena beberapa alokasi anggaran belum bisa dicairkan akibat belum adanya alkap dewan. Hempri mengaku sering mendapat keluhan dari perangkat desa karena belum menerima insentif. Tunjangan itu masuk dalam alokasi APBD-P 2014. Nah, sebelum sinkronisasi an-tara tim anggaran pemerintah daerah dan Badan Anggaran DPRD, dana insentif tidak bisa cair. “De-wan itu wakil rakyat, jadi harus utamakan kepentingan rakyat. Bukan sibuk untuk kepentingan sendiri (partai),” ingatnya.
Hempri menyoroti kuatnya ke-pentingan partai politik (parpol) justru muncul dari pribadi para politisi. Apalagi, daftar alkap merupakan usulan dari pengurus parpol, yang diajukan melalui fraksi di dewan. Buntunya kom-promi antara KMP dan KIH menunjukkan tingginya pengaruh egoism parpol dalam pembaha-san alkap di lembaga legislatif Sleman. “Masyarakat tengah menunggu kontribusi dewan. Jangan hanya berebut jabatan, dong,” pintanya. Ketua Fraksi PDIP RB Ramelan menegaskan, pihaknya tetap ingin agar alkap dibahas secara musyawarah mufakat. Dia ber-alasan, duduk bersama satu meja menjadi solusi terbaik guna memecah kebuntuan antar pihak. Ramelan membantah jika fraksi-nya menyasar salah satu komisi. Spekulasi untuk memplot lebih banyak anggota fraksi pada ko-misi incaran, juga ditepisnya. “Pokoknya, saya tetap mendesak untuk berembug,” katanya.
Ramelan mengatakan telah me-megang nama-nama anggota fraksi PDIP untuk ploting di em-pat komisi dan dua badan. Ketua Fraksi PAN Nur Hidayat berpandangan lain. Dayat, be-gitu sapaan akrabnya, mengaku ingin segera menuntaskan pem-bahasan alkap. Namun, anggota dewan dari kubu KMP harus mengikuti garis kebijakan koa-lisi, yang lebih mengutamakan voting dalam setiap pengambilan keputusan DPRD. Itu yang men-jadi alasan sulitnya berembug dengan anggota dewan dari KIH. “Instruksi kami jelas. Kalau me-lawan, ya, dipecat atau PAW. Itu tanda tangan di atas materai,” tuturnya.
Ketua DPRD Haris Sugiharta sedang memformulasikan win-win solution untuk pembahasan alkap. Hari ini, Haris mengagenda-kan rapat koordinasi pimpinan (rakorpim) untuk membahas jadwal siding paripurna serta mekanisme dan teknis penyera-han daftar nama yang diplot di masing-masing alkap. Itu harus dilakukan guna men-ghindari terjadinya kecurigaan antar fraksi yang saling berebut posisi jabatan ketua komisi atau badan. “Kalau bisa Sabtu (18/10), ya, hari itu juga kami tuntaskan. Tidak perlu menunggu Senin (20/10),” ujarnya. (yog/din/ong)

Breaking News