ADIDAYA PERDANA/RADAR JOGJA

MENDATA ASET: Zaenal Arifin saat penandatanganan kesepakatan bersama perbaikan kualitas atas LKPD Pemerintah Kabupaten Magelang dengan Perwakilan BPKP Jogjakarta.

MUNGKID – Aset yang dimiliki Pemkab Magelang banyak yang terbengkalai. Ber-dasar laporan keuangan, Pemkab Magelang masih mendapatkan opini Wajar dengan Pengecualian (WDP). Penilaian BPK muncul karena Pemkab Magelang memiliki aset tetap yang nilainya pada neraca sampai akhir 2013 sebesar Rp 1969 triliun. Dana itu belum bisa diyakini kewajarannya. Karena belum bisa me nyajikan rincian barang senilai tersebut.
Aset pemda ada di beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sebagian besar ada di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) sebesar Rp 867 miliar. Kemudian, di Dinas Pendi-dikan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp 639 miliar, Dinkes Rp 104 miliar. Sisanya, Rp 350 miliar tersebar pada 50 SKPD.
Menurut rincian kelompok barang dari nilai aset tetap Rp 1,96 triliun. Ini terdiri atas tanah senilai Rp 555 miliar, alat mesin Rp 245 miliar, gedung bangunan Rp 587 miliar, dan jalan irigasi jaringan Rp 510 miliar
“Aset tetap lainnya Rp 34 mi-liar serta konstruksi dalam rumah tangga senilai Rp 32 miliar,” kata Bupati Magelang Zaenal Arifin saat penandatanganan kesepakatan bersama action plan perbaikan kualitas atas LKPD Pemerintah Kabupaten Magelang antara Bupati dengan Per wakilan BPKP Jogjakarta, kemarin (16/10).
Menurut bupati, sebagai wujud keseriusan pengelolaan aset, pemkab mencanangkan komit-men kepala SKPD atas tertib administrasi barang milik daerah (BMD). Caranya, dilakukan pe-nandatanganan kontrak kesepa-katan pembenahan pengelolaan barang daerah antara kepala SKPD dengan Bupati Magelang. “Apa yang dilakukan ini adalah dalam rangka perbaikan kualitas kinerja menuju lebih baik. Ba-nyak aset yang kalau tidak di-inventarisir dengan baik, bisa hilang atau pindah ke tangan orang lain. Pagi ini, kami men-dapatkan spirit dan motivasi yang luar biasa dari BPKP,” katanya.
Kegiatan pembenahan pe-ngelolaan barang milik daerah penting bagi Pemkab Magelang. Selain akan tercipta tertib administrasi, juga pada tahun mendatang untuk mendapatkan peningkatan opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP). Kepala Dinas Pendapatan Pe-ngelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Magelang Djoko Djahjono me-ngatakan, saat ini klarifikasi data mencapai nilai aset Rp 1,7 triliun. Sebelumnya, mencapai Rp 1,9 triliun per 31 Desember 2013. Namun, perlu pencocokan antara catatan hasil klarifikasi data dengan keadaan riil di SKPD. Tujuannya memperoleh keada-an catatan yang sesuai keadaan barang di SKPD.
Dalam rangka membenahi asaet daerah, ia berkerja sama dengan BPKP perwakilan Jogjakarta. Tujuannya, mendampingi pro-ses penyusunan laporan mutasi aset daerah tahun 2014. “Untuk mempercepat penye-lesaian inventarisasi di SKPD hari ini dilaksanakan pencanangan komitmen. Dengan harapan, laporan aset daerah yang akun-tabel segera terwujud,” jelasnya.
Kepala Perwakilan Badan Peng-awas Keuangan dan Pembangu-nan Jogjakarta Titut Ratih Kusumo mengatakan, opini Wajar tanpa Pengecualian merupakan rapor terbaik. Hampir semua pemda belum memperoleh WTP, karena masalah aset daerah.Ia mengajak pemda serius mem-berikan perhatian lebih terhadap aset. Sehingga di dalam audit BPK nanti tidak muncul lagi masalah aset. “Komitmen penanda-tanganan kontrak merupakan keseriusan pemda dalam rangka pengelolaan aset milik daerah,” katanya. (ady/hes/ong)

Breaking News