GUNAWAN/RADAR JOGJA

SANTAI: Seseorang berseragam mirip PNS tengah berbelanja saat jam kerja di salah satu minimarket di Wonosari. Saat ini jam kerja PNS tengah menjadi sorotan oleh masyarakat dan dewan.

Pemkab Dinilai Memberikan Banyak Kelonggaran

WONOSARI – Sekda Gunungkidul Budi Martono menginstruksikan kepada jajarannya untuk bekerja secara profesional. Terlebih jam kerja pegawai pemerintahan sudah diatur oleh undang-undang. “Pegawai pemerintahan sedang di-soroti oleh masyarakat, mestinya di saat jam-jam kerja harus bekerja,” kata Budi, kemarin (15/10).
Dia mengingatkan jika ada pegawai negeri sipil (PNS) meninggalkan pekerjaan di saat jam kerja itu artinya merusak citra institusi. Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan penertiban. “Petugas Satpol PP kami minta untuk melakukan razia ke sejumlah lokasi yang sering digunakan oleh oknum pegawai untuk bolos kerja. Jika terjaring razia, akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan,” tegasnya.
Menurut Budi jam kerja pegawai khu-susnya PNS sudah ditetapkan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Per-mendagri) nomor 4 tahun 2013. Namun tak jarang ada oknum PNS menyalahi aturan jam kerja dan memilih meninggalkan pekerjaan.
Pantauan Radar Jogja, banyak ditemukan sejumlah pegawai asyik berbelanja dan nongkrong di rumah makan padahal baru pukul 09.30. Malahan, beberapa waktu lalu pada jam kerja ada juga seseorang berseragam mirip PNS santai berbelanja di salah satu minimarket di Wonosari.Padahal, sesuai dengan aturan, jam kerja PNS untuk hari Senin-Kamis mulai pukul 07.30-16.00. Sementara untuk hari Jumat, jam kerja dimulai 07.30-15.30. “Selama ini, kepala dinas di lingkungan Pemkab Gunungkidul terlalu memberikan kelonggaran bagi pegawai sehingga banyak bolos kerja. Seharusnya, diterapkan aturan keras sehingga tidak ada pegawai melanggar disiplin,” kata Wakil Ketua DPRD Gunung-kidul Ngadiyono.
Dia melanjutkan selain ketegasan dari pimpinan, juga harus ada kesadaran dari diri masing-masing pegawai untuk menaati aturan. Harus kembali diingatkan bahwa pegawai pemerintahan adalah abdi masyarakat. “Tugas mereka ya memberikan pelayanan kepada warga. Seharusnya on time, tidak membolos,” ujarnya. (gun/ila/ong)

Breaking News