illustrasi
JOGJA – Kisruh pengendalian pembangunan hotel di Kota Jogja masih saja terjadi. Terbaru adalah warga di Jalan Gandekan Lor RT 16, RW 03, Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen. Mereka memprotes PLN yang tetap mengaliri listrik di trafo milik Hotel POP. “Jumat (3/10) sebelum Idul Adha, sudah dialiri listrik. Padahal, sebelumnya PLN men-jamin tidak akan mengaliri listrik tanpa perse-tujuan warga,” kata Lanlan Iskandar, salah seorang warga yang tinggal di bawah trafo ber-daya 240 KVA tersebut, kemarin (14/10).
Lanlan mengungkapkan, warga sudah me-minta PLN tak mengalirkan listrik di trafo itu. Kepala PLN Gedongkuning Andrea Anastasya juga berjanji tak akan mengaliri listrik di trafo tersebut. “Janjinya, tanpa persetujuan warga, PLN tidak akan mengaliri, namun kenyataan-nya dialiri,” katanya. Soal aliran listrik di trafo itu, sebenarnya tak masalah. Asalkan, pemasangan trafo tidak de-kat dengan permukiman warga. “Itu dampak dari accident. Kalau dampak yang pasti, se-perti aliran listrik di sutet. Dampaknya sampai anak cucu terhadap genetika,” jelasnya. Menurut Lanlan, warga sudah memberikan jalan tengah. Mereka meminta pihak Hotel POP untuk memindahkan trafo yang hanya berjarak 10 sentimeter dari tembok warga itu ke lahan hotel. “Tapi tidak ada jawaban,” sesal Iwan Santoso, warga lain.
Karena seminggu tak mendapatkan jawaban, warga akan kembali mendatangi Kantor PLN di Jalan Gedongkuning. Mereka menagih janji PLN untuk tak mengaliri listrik di trafo cantel itu. “Kami juga akan mendatangi Ombudsman. Sebab, ini sudah menyangkut layanan publik. Kepentingan warga yang terganggu,” tambahnya. Sementara itu, dengan pihak Hotel POP, sudah dibuat perjanjian. Di dalam klausul perjanjian, Hotel POP membuat kesepakatan, yang salah satunya soal pemasangan trafo tak menganggu keamanan dan kenyamanan warga. “Di perjanjian itu, juga disaksikan pak Hery Karyawan (Kepala Dinas Perizinan Kota Jogja),” ungkapnya.
Humas PLN Area Jogja Paulus Kardiman menjelaskan, sebenarnya PLN melakukan per-janjian dengan pelanggan. Artinya, jika ada permasalahan, itu berhubungan dengan pe-langgan, dan bukan melibatkan PLN selaku penyedia aliran listrik. “Kami akan coba lakukan koordinasi dengan pelanggan. Sejauh mana kesepakatan mereka dengan warga. Baru PLN bisa melakukan tinda-kan,” terangnya. (eri/jko/jiong)

Breaking News