JOGJA – Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bantul versi musyawarah cabang luar biasa (muscablub) dinilai sebagai yang sah oleh BPD HIPMI DIJ. Alasannya, hasil muscablub tidak bisa dicabut dan bila di-cabut maka akan menyalahi aturan.
Pernyataan ini disampaikan penanggung jawab penyelenggara Musda BPD HIPMI DIJ Dwi Kartika Indrasari kepada wartawan, kemarin (13/10). Keputusan menyatakan sah versi muscablub ini, kata Kartika, di-dasarkan pada aturan organisasi dan keputusan dari ketua umum BPD DIJ.
Seperti diberitakan, adanya dualisme kepemimpinan BPC HIPMI Bantul me-ngakibatkan Musda ke-13 DPD HIPMI DIJ yang digelar Jumat lalu (10/10) gagal me-milih ketua. Penundaan 7 x 24 jam itu untuk memberikan waktu bagi kepengurusan BPC HIPMI Bantul versi musyawarah cabang (muscab) dan versi muscablub menye lesaikan persoalan
Menurut Kartika, ketua BPD memiliki hak mengambil tinda-kan untuk menyelamatkan BPC HIPMI Bantul, sehingga pelak-sanaan muscablub sebagai salah satu upaya penyelamatan. “Pelaksanaan muscablub sen-diri melalui proses sesuai aturan dan rapat pleno DPP HIPMI yang digelar di Medan dan diwakili steering committee (SC) orga-nizing committee (OC),” ujar-nya. Dikatakan, penyelenggaraan muscablub sudah dilakukan melalui proses yang sesuai aturan. Di mana sesuai surat edaran, muscab HIPMI Kabupaten/Kota di DIJ harus sudah selesai diselenggarakan paling lambat 30 September. Bila pengurus tidak mampu menyelenggarakan muscab, ketua umum BPC bisa menyerahkan surat pengajuan kepada BPD HIPMI DIJ.
Namun menjelang batas waktu yang ditentukan berakhir, BPC Bantul tidak memberikan tang-gapan. Bahkan, BPD telah me-ngirimkan surat peringatan sampai tiga kali dan memberikan kesempatan dengan mengundang BPC Bantul ke kantor HIPMI DIJ, untuk berdiskusi guna menge-tahui persoalan HIPMI Bantul yang belum menyelenggarakan muscab. “Malah kepengurusan HIPMI Bantul hanya mengirim sekre-taris umum. Dalam surat pe-ngajuan pengadaan muscab pun yang menandatangani sekre taris umumnya,” katanya. Karena itu, tambahnya, berdasarkan arahan BPP HIPMI, langkah yang di-ambil BPD DIJ menngelar muscablub dianggap tepat. “Kami tetap melakukan rekon-siliasi selama skorsing agar pihak muscablub menerima keputusan sampai penyelenggaraan sidang lanjutan pada 17 Oktober men-datang,” jelasnya.
Pengusaha yang bergerak di sektor event ogranizer ini sempat menyayangkan kejadian ricuh saat pembukaan Musda HIPMI kemarin. Menurut dia, kisruh tersebut dapat memperburuk citra pengusaha DIJ. “Bila musda gagal, yang rugi itu pengusaha muda DIJ yang tergabung dalam HIPMI. Apala-gi ini organisasi pembelajaran dan pengaderan bagi pengu-saha muda,” terangnya. Di tempat yang sama, ketua umum BPD HIPMI DIJ Lilik Syaiful Ahmad optimistis Musda ke XIII 2014 selesai tepat waktu. Menurut dia, skorsing dari BPP tersebut merupakan teguran keras bagi kepengurusan HIPMI DIJ. “Selama ini hal tersebut belum pernah terjadi dalam sejarah kepengurusan HIPMI DIJ. Apa yang terjadi di Bantul sudah se-suai AD/ART organisasi,” jelas-nya.
Dalam sisa waktu skorsing ini pihaknya terus melakukan kon-solidasi dengan beberapa pihak yang berkonflik. Konsolidasi dilakukan bukan hanya dengan pengurus hasil muscablub, tetapi juga dengan hasil muscab. “Melalui langkah ini, kepen-tingan semua pihak bisa di mediasi dan musda digelar kembali se-cara lancar,” jelasnya. Sementara itu mantan Ketua BPC HIPMI Bantul Tas’an Tri Wibowo mengaku sudah ada rekonsiliasi dengan pihak muscablub. Salah satu pene gakan yang dilakukan dengan mela-porkan Ketua Muscablub Febri-anto ke Polda DIJ pada Jumat malam (10/10).
“Senin ini saksi dan pelapor dimintai keterangan ke polda terkait dengan laporan yang kami ajukan mengenai pemal-suan,” jelasnya. Bukti pelaporan-nya, jelasnya, muscablub hasil Febri itu tidak konstitusional karena yang bersangkutaan bukan anggota HIPMI Bantul, se hingga tidak layak membuat kop surat dan stempel. Menanggapi itu, Febri enggan banyak berkomentar. Dia me-ngatakan, masih menunggu pang-gilan dari polda. “Nanti saja ko-mentarnya, kalau sudah ada pang-gilan,” ujarnya. (bhn/laz/jiong)

Breaking News