Jumlah Kurang dari10 Orang, Butuh Dana Usai Pemilu Legislatif

MAGELANG – Di tengah ingar-bingar alotnya proses pemben tukan alat kelengkapan (alkap) dewan, beredar kabar soal banyak anggota wakil rayat yang “menyekolahkan” surat keputusan (SK) Dewan Per-wakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Magelang. Para wakil rakyat ramai-ramai menggadaikan SK yang telah diperolehnya ke bank, usai dilantik. Beberapa waktu, Ketua DPRD Kota Magelang HY Endi Darmawan sempat menolak soal isu peng-gadaian SK yang dilakukan anggota wakil rakyat. Ia membantak soal informasi tersebut dan menegas-kan tidak ada yang “menyekola-hka” SK.
Bahkan, Endi menjamin soal itu, lantaran sebagai ketua, ia pasti diminta persetujuan bila ada ang-gota yang menggadaikan SK untuk pinjaman uang di bank. “Tidak ada. Kalau ada pasti minta per-setujuan ketua dewan,” tegasnya, saat itu.Namun, dari informasi yang bisa dipercaya di lingkaran DPRD Kota Magelang, ada sejumlah anggota dewan periode 2014-2019 yang menggadaikan SK-nya di bank. Terutama bank milik pemerintah maupun pemerintah daerah
Alasannya, mayoritas anggota dewan membutuhkan dana peng-ganti pascakampanye yang di-lakukan sebelum Pemilihan Legislatif (Pileg) April lalu. “Ada lah beberapa. Kalau 10 orang tidak ada. Kalau lima ya ada,” ungkap sumber koran ini.Memang, menggadaikan SK menjadi rahasia umum pascape-lantikan anggota DPRD di sejum-lah daerah. Hal yang sama sebe-narnya juga terjadi daerah ter dekat dengan Kota Magelang, yakni Kabupaten Magelang. Bahkan, secara terang-terangan merilis persentase wakil rakyat yang meng-gadaikan SK tersebut.
“Ini menunjukkan kalau strategi dewan sebenarnya mengguna-kan uang yang tidak sedikit untuk mendukuki kursi ke-hormatan. Tidak jarang mereka menggunakan nilai ratusan juta untuk menyabet jabatan tersebut. Wajar setelah tercapai, mereka menggadaikan SK,” kata Miftahudin, mahasiswa semester akhir Universitas Ne-geri Tidar (Untidar) Mage-lang.Menurut Miftahudin, tradisi gadai SK tidak menyalahi aturan. Ia memakluminya, asalkan anggota DPRD bekerja secara profesional, semata-mata demi kepentingan masyarakat.
Adanya pemotongan gaji se-bagai konsekuensi pelunasan utang tidak bisa dijadikan alasan malas ke kantor atau alasan lain meninggalkan pembelaaan kepentingan rakyat. “Sebenarnya tidak bisa di-salahkan. Mereka tidak mencuri, mengakali, maupun korupsi. Kalau mereka butuh (uang), terus pinjam bank itu tidak salah. Hanya, jangan sampai karena gaji dipotong, kerjanya jadi ogah-ogahan dan seenaknya sendiri,” katanya meng-ingatkan. (dem/hes/jiong)

Breaking News