JOGJA – Memaksimalkan sanksi ke-pada para pelanggar tindak pidana ringan (tipiring), Dinas Ketertiban Kota Jogja mulai melakukan perbaikan pemberkasan pelanggaran peraturan daerah dalam kasus tipiring. Hal itu juga sesuai saran dari Pengadilan Ne-geri Jogja. Kepala Dintib Kota Jogja Nurwidi Hartana mengatakan, ada beberapa catatan dari hakim PN Jogja terkait pemberkasan pelanggaran peraturan daerah. Di antaranya tambahan ca-tatan mengenai rekam data kasus dari pelanggar yang bersangkutan, serta waktu penyerahan ke penga-dilan. “Hakim minta ada catatan khusus dalam berkas pelanggaran apabila pelanggar yang bersangkutan pernah tersangkut tindak pidana ringan se-belumnya,” ujar Nurwidi kemarin (11/10). Menurut dia, adanya komunikasi yang baik antara Dinas Ketertiban dengan PN Jogja akan membantu ha-kim untuk memberikan putusan yang optimal. Terlebih ternyata setelah di-sidang, masih terdapat masyarakat yang kembali melakukan kesalahan yang sama. “Harapan kami tentu dengan dibawa ke pengadilan ada efek jera,” ujarnya.
Nurwidi menambahkan, dalam se-tiap pekannya Dintib Kota Jogja paling tidak menyerahkan 15 kasus pelang-garan peraturan daerah yang kemu-dian ditindaklanjuti dalam sidang tipiring di pengadilan. Menurut dia, Perda yang paling banyak dilanggar yaitu Perda Izin Penyelenggaraan Re-klame, Perparkiran, Izin Gangguan, Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), Bangunan Gedung, dan Izin Penjua-lan Minuman Keras. Berdasarkan data dari Pengadilan Negeri Jogja sepanjang 2013 ada 560 kasus pelanggaran perda dengan ka-sus terbanyak adalah pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan PKL. Sedang-kan hingga Agustus kemarin, sudah ada 446 kasus pelanggaran perda yang masuk ke meja hijau dengan kasus terbanyak adalah pelanggaran Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan.
Selain itu dari komunikasi dengan PN Jogja, juga terdapat perubahan waktu pelaksanaan sidang tipiring. Jika sebelumnya dua kali sepekan, kini hanya sekali setiap pekannya, tetapi dengan penambahan ruang sidang. Penyerahan berkas berita acara pe-langgaran perda juga dilakukan dua hari sebelum pelaksanaan sidang, agar hakim memiliki waktu untuk mem-pelajari kasus. “Sebelumnya, penyerahan berkas biasanya dilakukan pada hari H sidang,” katanya. (pra/laz/jiong)

Breaking News