Tak Mau Penegerian Sisakan Persoalan Kepegawaian

JOGJA – Setelah UPN Veteran Jogja-karta resmi berubah menjadi Per guruan Tinggi Negeri (PTN), Forum Pegawai Tetap Yayasan (PTY) kampus itu me-nyatakan akan tetap meneruskan per-juangan mengenai status kepegawain-nya. Baik itu pegawai berlatar belakang dosen, administrasi, maupun tenaga kependidikan lainnya. “Kami ucapkan selamat atas status negeri yang kini telah disandang kampus UPN. Dari awal kami mendukung pe-negerian tersebut, tapi kami juga akan tetap memperjuangkan nasib para PTY yang hingga kini belum jelas,” ujar Ketua Forum PTY UPN Veteran Jogja Dr Dyah Sugandini kepada wartawan kemarin.Menurutnya, hingga kini jumlah PTY yang bekerja di tiga UPN sebanyak 987 orang. Rinciannya, 412 orang bekerja di UPN Jogja, kemudian 341 orang di UPN Jakarta dan 234 orang bekerja di UPN Surabaya. Dini, sapaan akrab Dyah Sugandini, tak ingin anggota PTY menuai masalah kepegawaian. Belajar dari kasus penegerian be berapa PTS sebelumnya menyisakan beberapa masalah, kampus-kampus yang men-jadi PTN Baru (PTNB) umumnya me-ngalami masalah kepegawaian. Status kepegawaian yang belum jelas itu me-ngundang beberapa tanda tanya baru seperti mekanisme sertifikasi dosen dan urusan lain yang sebelumnya me nginduk pada kopertis.
“Jangan sampai penegerian yang sejak awal dimaksudkan untuk tu-juan baik justru menimbulkan ma-salah baru. Pihak universitas harus memikirkan bagaimana skema pe-ngangkatan pegawai tetap yayasan,” desak dosen Fakultas Ekonomi UPN Veteran Jogja ini.Dini menambahkan, status kepega-waian UPN Veteran berbeda dengan kampus lain. Ada dua jenis keepega-waian di UPN Veteran yaitu PNS Dep-han dan PTY. Agar nasib PTY jelas, pihaknya seperti berkonsultasi dengan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Prof Dr Sofian Effendi.
Ada sejumlah informasi penting dari pertemuan tersebut yaitu ada dua jenis pegawai yang diakui oleh pemerintah dan digaji melalui APBN, yakni PNS dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Artinya, di luar dua status tersebut pemerintah tidak akan mengakomodasi. Selain itu, PTY secara konsisten berkomunikasi dengan tim transisi dari PTS menjadi PTN. Berbagai lang-kah strategis sudah disiapkan, ter-masuk berbagai kajian terkait sumber daya manusia. “Kajian terhadap UU Aparatur Sipil Negara juga terus kami dalami sebagai dasar dalam melakukan aksi ke depan. UPN Veteran Jogja kini tengah menyiapkan tim transisi, forum mengusulkan kepada universitas agar perwakilan PTY ter-akomodasi sebanyak mungkin dalam tim tersebut,” ucapnya.
Untuk menguatkan langkahnya, PTY Veteran Jogja telah menjalin aliansi dengan UPN Jakarta dan Jatim. Bahkan, ketiga PTY tersebut sudah audiensi dengan berbagai pihak berkompeten, seperti Setkab RI, Kemendikbud, Ke-menpan, Kemenkeu, Badan Kepega-waian Negara dan DPR RI. “Kami minta advokasi melalui media massa dan sosial media. Kami juga minta pemerintahan Presiden Joko Wi-dodo nantinya memberikan perhatian dan solusi terhadap nasib PTY pasca-penegerian,” jelas Dini. (mar/laz/jiong)

Breaking News