Tersendat Internal Dewan

JOGJA – Harapan Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja untuk segera membahas APBD perubahan (APBD-P) 2014, bertepuk sebelah tangan. DPRD Kota Jogja sebagai partner pembahasan, kembali disibukkan dengan permasalahan internal. Terakhir rapat paripurna yang rencananya digelar kemarin (10/10), urung dilaksanakan.Menurut Wakil Ketua I DPRD Kota jogja M Ali Fahmi dan Wa-kil Ketua II, Ririk Banowati DPRD Kota Jogja, kegagalan rapat pa-ripurna kemarin karena dibatal-kan sepihak oleh Ketua DPRD Kota Jogja Sujanarko. Ririk menjelaskan, pembatalan baru diketahui pada Kamis malam (16/10), itu diketahui dari sekre-taris dewan (Setwan).
“Padahal dalam rapat pimpinan Rabu, sudah disepakati Jumat ini (kema-rin) diagendakan rapat paripurna,” ujar Ririk kemarin (10/10).Rapur kemarin diagendakan untuk penetapan tata tertib dewan dan pandangan umum fraksi atas laporan pertanggungjawaban APBD 2013. Ririk mengaku tidak mengetahui pasti alasan pem-batalan rapur, karena juga belum bisa mengkonfirmasi langsung ke Sujanarko. “Dibatalkan secara sepihak, tahunya juga dari setwan,” jelas politisi Gerindra ini.Upaya dua Wakil Ketua DPRD Kota Jogja untuk tetap meng-gelar rapur Jumat kemarin juga gagal diwujudkan.
Upaya pem-buatan dan penyebaran unda ngan pada Jumat pagi tidak bisa dilakukan. Kali ini penye-babnya ketidakhadiran Setwan DPRD Kota Jogja Bejo Suwarno. Kondisi tersebut yang juga menjadi sorotan. “Setwan ha-rusnya berada di kantor, kami minta pemkot mengevaluasi kepala setwan,” tegas Ali Fahmi.Menurut dia, pimpinan dewan bersifat kolektif kolegial, me-miliki kedudukan yang setara. Sehingga meski Ketua DPRD Kota Jogja tidak menandatan-gani undangan, bisa dilakukan oleh wakil ketua. Gagalnya rapur kemarin, me-nurut politisi PAN ini dipastikan berpengaruh terhadap pemba-hasan APBD-P.
“Sekarang ma-syarakat yang menilai, kami sudah mendorong (pembahasan APBD perubahan),” tuturnya.Ali Fahmi menambahkan, meski rapur gagal, pihaknya bersama Ririk, sudah mengagendakan menggelar rapur tentang pene-tapan tatib serta pandangan umum fraksi terhadap LPj APBD 2013 pada Senin (13/10). Setwan juga sudah diminta untuk mem-buat undangan. Terpisah Koko mengakui, kegagalan rapur kemarin di-karenakan adanya pelanggaran komitmen yang sudah disepa-kati dalam komunikasi informal sebelumnya.
Salah satunya kesepakatan bersama agar tata tertib dan alat kelengkapan bisa dibahas beriringan. Koko menambahkan, usulan terkait pembahasan secara infor-mal menyangkut pimpinan alat kelengkapan, sama sekali tidak digubris oleh kedua pimpinan dewan lainnya. “Komunikasi in-formal itu kelak akan menentukan proses musyawarah mufakat agar tidak selamanya harus diselesai-kan melalui voting,” terangnya.Ketua Fraksi PDIP Danang Ru-dyatmoko menambahkan, dari komitmen sebelumnya, setelah rapat paripurna penetapan tata tertib, seharusnya lang sung diikuti dengan penetapan pimpinan alat keleng kapan. Komitmen tersebut sudah disepakati bersama se-belumnya. (pra/jko/jiong)

Breaking News