SLEMAN – Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) terus menggenjot pemasukan dari sektor pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan (PBB P2). Hingga batas tempo pembayaran pada 30 Septem-ber, hasilnya belum optimal. Yakni baru tercapai 68,81 persen atau senilai Rp 49,67 miliar. Angka itu masih jauh dari target yang ditetapkan sebesar Rp 72,2 miliar selama 2014. Saat ini, objek pajak tercatat sebanyak 559.351 lokasi. Dari jumlah itu, Kecamatan Depok tercatat paling besar. Total nilainya mencapai Rp 26,86 miliar.
Disusul Kecama-tan Mlati Rp 9,7 miliar, dan Ngaglik Rp 8,44 miliar. Realisasi tertinggi di Kecamatan Ngaglik, yakni 67,72 persen (Rp 5,7 miliar). Disusul Kecamatan Depok 65,02 persen (Rp 17,46 miliar), dan Kecama-tan Mlati 64,3 persen (Rp 6,24 miliar).Untuk tingkat kecamatan, hanya Kecamatan Cang-kringan dan Kecamatan Turi yang realisasinya lebih dari 90 persen. Ya, itu lantaran nilai pajaknya relatif kecil. Kecamatan Cangkringan membukukan 96,31 persen dari total nilai Rp 6111,5 juta, sedangkan Kecamatan Turi mencapai 90,4 persen dari keteta-pan Rp 1 miliar.Dipenda masih punya waktu hingga akhir Desem-ber untuk mendongkrak kekurangan penerimaan PBB P2.
Namun, bagi objek pajak terkena sanksi denda 2 persen per bulan, terhitung sejak batas akhir waktu pembayaran. “Petugas sudah berusaha mak-simal,” ujar Kabid Penagihan dan Pendapatan Dae-rah Lain Wahyu Wibowo kemarin (7/10). Wahyu menduga, belum optimalnya penerimaan PBB P2 disebabkan banyak objek dan wajib pajak yang identitasnya tidak jelas. Itu mengakibatkan petugas kesulitan melacak keberadaan mereka. Kendati be-gitu, sampai akhir 2014, Wahyu optimistis capaian penerimaan PBB P2 mencapai 80 persen dari target. Atau setidak-tidaknya sama dengan penerimaan pada 2013 sebesar Rp 57,6 miliar. (yog/din)

Breaking News