Jika Pembangunan Tanah Kas Desa Tidak Sesuai

JOGJA – Izin dari gubernur DIJ terhadap tanah kas desa di Jalan Perumnas Mundu, bisa batal demi hukum. Ini karena peman-faatan tanah kas milik Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Sleman, itu tak sesuai antara realisasi dengan izinnya.Di dalam izin yang telah dikeluarkan gu-bernur, menurut Kasubag Pengelolaan Tanah Biro Tata Pemerintahan Agus Triono, untuk kedai kopi. Tapi dalam realisasinya, tanah kas desa itu menjadi kompleks pertokoan dan kos-kosan eksklusif.”Sesuai Permendagri (No 4 tahun 2007 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa), ba-tal demi hukum,” tandas Agus saat ditemui di Kepatihan, Jogja, kemarin (7/10).Agus menegaskan, batal demi hukum ini artinya izin yang dikantongi pemegang hak sewa tersebut tak berlaku. “Tidak ada anulir. Yang ada batal demi hukum,” katanya menegaskan.Ia menambahkan, jika pembangunan tanah kas desa itu tetap dilaksanakan, izin yang dikantongi pengembang tak berlaku
Jika tetap dipaksanakan sam-pai pembangunan, penyewa tak mendapatkan kepastian hukum dari perjanjian sewa-menyewa dengan pemerintah desa (pem-des) setempat.Seperti diketahui, pembangu-nan tanah kas Desa Caturtung-gal di Jalan Perumnas Mundu berdampak masalah serius. Se-lain soal izin yang tak sesuai dengan realisasi pembangunan, warga setempat juga meno-lak.”Sejak pembangunan terse-but, air sumur saya terus menyu-sut,” kata Rahajeng Pramesi, warga Perumnas Mundu.
Ia menegaskan, penyusutan air sumur ini bukan terjadi ka-rena musim kemarau. Tapi, ka-rena adanya pengeboran sumur dalam di kompleks bangunan yang dinamai Raflesia Point ter-sebut. “Saya pernah iseng-iseng tanyakan tukang bangunan kok banyak air keluar. Ternyata baru ngebor sumur dalam,” tandasnya.Dikonfirmasi, Marketing PT Surya Utama Kalaka Eka meno-lak jika dikatakan tak menempuh prosedur sosialisasi. Ia mene-gaskan, pihaknya sudah mela-kukan sosialisasi dengan benar. “Kami sudah lakukan sosiali-sasi,” kilahnya.
Kepala Desa Caturtunggal Agus Susanto mengakui adanya ma-salah dengan warga sekitar. Ba-hkan, pemanfaatan tanah kas desa itu pun tak sesuai dengan rencana awal di permohonan izin yang mereka ajukan ke gu-bernur.Sampai saat ini, Agus menjelas-kan belum mau meneken surat perjanjian kontrak sewa tanah kas desa selama 20 tahun. Agus meminta pihak pengembang me-luruskan konsep dan tujuan awal rencana pembangunan proyek. Klausulnya menjadi bagian dari perjanjian kontrak, yakni untuk homestay dan kedai kopi. “Saya ingin agar konsep pem-bangunannya disesuaikan dengan bunyi izin gubernur,” ujarnya. (eri/laz/

Breaking News