JOGJA – Mengambil pengalaman adanya empat tersangka kasus dugaan korupsi penjualan tanah milik UGM, Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM mendesak agar seluruh dosen UGM transparan soal harta kekayaan pribadinya. Sebab, bukan tidak mungkin para dosen yang digaji dengan uang negara, juga melakukan tindakan sebagaimana yang dilakukan empat tersangka sebelumnya.Peneliti Pukat Hifdzil Alim mengatakan, sebagai pegawai di perguruan tinggi negeri yang memperoleh gaji dan tunjangan yang bersumber dari keuangan negara, dosen-dosen UGM harus bisa menjelaskan dari mana saja harta kekayaannya berasal. “Pegawai UGM harus memberikan contoh kepada masyarakat, agar rutin melaporkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) ke KPK,” kata Hifdzil Alim, kemarin (7/10).Menurut Hifdzil Alim, pelaporan LHKPN diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) 2005. Karena itu, Pukat meminta para dosen, tak hanya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati dalam perkara penjualan aset tanah UGM, melaporkan harta kekayaan secara rutin dan benar. Hal ini ini penting untuk deteksi dini kemungkinan terjadinya korupsi.
“Jika ada yang memiliki harta kekayaan tidak wajar, atau melebihi profil pekerjaannya, maka yang bersangkutan harus menjelaskan dari mana saja harta kekayaannya berasal. Sebab, tidak menutup kemungkinan kekayaannya bersumber tidak jelas, bahkan hasil korupsi,” tandas Boy, sapaan akrabnya.Selain peraturan dari Menpan, kewajiban pelaporan LHKPN juga diatur Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN. “Sebagai lembaga pendidikan tinggi, sudah sewajarnya dosen-dosen mengedepankan transparansi, keterbukaan dan mendukung program pemerintah terkait pemberan-tasan korupsi,” paparnya.Disinggung mengenai pengusutan harta kekayaan empat tersangka penjualan tanah UGM, Boy menegaskan, Pukat mendukung upaya Kejati DIJ tersebut. Empat tersangka yang dimaksud, antara lain Susamto, Triyanto, Toekidjo, dan Ken Suratiyah. Tujuan untuk mengetahui apakah keempat tersangka memiliki kekayaan yang tidak wajar dan terkait dengan kasus yang menjeratnya atau tidak. “Jika tidak sesuai profil, penyidik wajib menelu-surinya,” ujar Boy.Kasi Penerangan Hukum Kejati DIJ Purwanta Sudarmaji mengatakan, empat tersangka penjualan aset tanah UGM diwajibkan menyerahkan laporan kekayaan kepada penyidik. “Laporan harta kekayaan masing-masing tersangka sangat diperlukan untuk melengkapi pemberkasan,” kata Purwanta. (mar/jko/

Breaking News