Buntut Penyegelan Balai Desa Glagah

KULONPROGO – Ratusan warga penolak bandara yang tergabung dalam paguyuban Wahana Tri Tunggal (WTT) meng-geruduk Kantor Camat Temon, kemarin (3/10). Mereka meminta pencabutan laporan kepolisian yang melibatkan dua tokoh WTT yakni Sarijo, 65 dan Purwinto, 65. Keduanya sempat dilaporkan ke polisi atas kasus dugaan penghasutan, perusakan dan penyegelan Balai Desa Glagah. “Itu aksi spontanitas warga yang kecewa karena kepala desa (kades) yang diajak rembugan justru pergi melarikan diri. Jadi tidak ada penghasutan dalam penyegelan Balai Desa Glagah,” tegas Agus Supriyanto, salah satu warga Warga WTT saat beraudiensi di aula kecamatan setempat.
Dikatakan Agus saat penyegelan Balai Desa Glagah, tokoh WTT hanya melakukan orasi secara damai dan ingin mempertemukan masyarakat dengan kepala desa. “Kami menunggu katanya pak lurah mau menelepon bupati. Setelah ditunggu bukan menemui warga, tapi malah kabur. Kemudian terjadi penyegelah balai desa. Itu inisiatif warga sendiri karena kecewa,” ungkapnya.Sesepuh WTT Sarijo menilai kasus penyegelan balai desa tersebut terlalu dibesar-besarkan. Warga datang meminta laporan tersebut segera dicabut, ia juga menegaskan bahwa dalam aksi penyegelan Balai Desa Glagah tidak ada yang perlu disalahkan. “Bukan berarti kami takut tetapi kok kurang etis saya rasa, masak masalah seperti itu kok dipanjanglebarkan,” ujarnya.
Camat Temon Djaka Prasetya menanggapi saat kejadian ia mengaku tidak berada di lokasi. Namun ia sempat mendapatkan laporan dari staf yang datang ke balai desa bahwa telah terjadi aksi penyegelan balai desa yang menyebabkan pelayanan masyarakat terganggu. Atas kondisi itu ia melapor ke Pemkab Kulonprogo. “Saya kebetulan memang tidak berada di lokasi saat aksi penyegelan itu terjadi, saya hanya mendapat laporan dan saya teruskan ke ka-bupaten sebagai atasan,” tuturnyaKasat Reskrim Polres Kulonprogo AKP Ricky Boy Sialagan menyam-paikan dalam kasus penyegelan Balai Desa Glagah, Polres Kulonprogo tetap berharap ada bantuan dari masyarakat untuk memberi penjelasan kepada penyidik Polres.
“Pidana merupakan jalan ter-akhir, sehingga jangan langsung menjustifikasi, kebenaran akan terungkap seiring proses penyeli-dikan dan proses itu saat ini masih berjalan,” ucapnya.Ricky menuturkan laporan berbeda dengan aduan, jika aduan sewaktu-waktu bisa dicabut. Namun jika statusnya laporan, tetap harus diproses sampai terbukti benar atau tidaknya. “Dalam kasus ini bukan berarti pemerintah menzalimi ma-syarakatnya. Karena polisi melihat fakta di lapangan ada penyegelan balai desa dan harus dilakukan penyidikan,” tuturnya.Mendapat jawaban-jawaban tersebut warga sempat tidak puas. Namun akhirnya bisa ditenangkan oleh Kapolsek Temon Kompol Sukadi. Warga kemudian membubarkan diri dengan tertib. (tom/ila/rg)

Breaking News