Soal Keterlibatan Dewan dalam Pengawasan Danais

JOGJA – Rencana anggota DPRD DIJ ikut terlibat dalam pembahasan dan pengawasan Dana Keistimewaan (Danais), belum mendapatkan respons dari pejabat tertinggi eksekutif. Gu-bernur DIJ Hamengku Buwono X memilih mengembalikan inisiatif eksekutif itu kepada aturan yang ber-laku. “Ya, batas keputusan menteri,” tandas Gubernur DIJ HB X saat dite-mui di Kepatihan, kemarin (3/10).
Seperti diberitakan Radar Jogja ke-marin (03/10), niat dewan untuk ikut mengawasi dan terlibat pembahasan proposal Danais harus kandas di tangan Kementerian Dalam Negeri. Ini sete-lah salah satu pasal dalam revisi Pe-raturan Daerah Istimewa (Perdais) No 1 tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Keistimewaan DIJ, dicoret Kemen-dagri.Kementerian di bawah komando Gamawan Fauzi itu mencoret pasal keterlibatan dewan dalam pembaha-san anggaran bernomenklatur dana otonomi khusus itu
Keputusan Kemendagri inilah yang memupus harapan wakil rakyat menjalankan fungsi ang-garan.Kini, seiring pergantian wakil rakyat, mereka pun berinisiatif untuk kembali melibatkan dalam pembahasan Danais yang jum-lahnya ratusan miliar itu. Yaitu memasukkan tugas itu kepada salah satu alat kelengkapan (al-kap) dewan, yakni Badan Ang-garan (Banggar).”Saya belum bisa berkomentar. Tunggu dulu keputusan dewan,” terang Gubernur HB X. Jika akhir-nya dewan sepakat untuk me-masukkan ketugasan Banggar ikut mengawasi dan membahas proposal Danais menjadi kepu-tusan, HB X yang juga Raja Ke-raton Jogja ini baru bisa mengam-bil sikap.
Ditanya apakah HB X bakal memberikan lampu hijau ke-pada bawahannya untuk mem-berikan laporan dan melibatkan dewan dalam membahas pro-posal pengajuan Danais, bapak lima putri ini mengaku belum bisa menjawab. “Saya belum bisa jawab itu,” ujarnya singkat.Saat pembahasan Panitia Khu-sus (Pansus) Tata Tertib DPRD DIJ periode 2014-2019, para wa-kil rakyat telah mendapatkan kesepakatan dari Pemprov DIJ. Nantinya, pengawasan dewan bisa diwujudkan melalui pokok-pokok pikiran DPRD terhadap Danais.
Asisten Sekretaris Provinsi (As-sekprov) II Bidang Perekono-mian dan Pembangunan Didik Purwadi mengakui, sejauh ini pengelolaan Danais kurang ideal. Hal ini ditandai dengan serapan Danais yang kurang optimal. Ia menyebut Danais 2013 lalu masih ada sisa sekitar Rp 60 miliar yang tidak diguna-kan. Didik mengungkapkan, ren-dahnya serapan itu bukan hanya faktor belum siapnya SDM dalam pengelolaan Danais. Minimnya waktu pencairan Danais juga menjadi penyebab. “Waktunya terlalu mepet, tahun pertama November baru cair, 15 Desem-ber harus closed,” ungkapnya.
Dia merespons positif usulan DPRD DIJ agar dilibatkan dalam pengawasan pengelolaan Danais. Salah satu tujuannya agar sera-pan Danais bisa lebih optimal. “Memang perlu kerja sama dengan dewan, bagaimana ca-ranya serapan Danais bisa mak-simal,” ujarnya.Didik mengusulkan kerja sama itu diwujudkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD melalui Badan Anggaran. Pokok-pokok pikiran tersebut lalu diserahkan kepada gubernur sebagai salah satu rujukan pelaksanaan Danais.
Ketua Pansus Tata Tertib DPRD DIJ Eko Suwanto mengungkap-kan, tata tertib dewan mem-buka peluang kemungkinan dimasukkannya tugas dan we-wenang Banggar terlibat peng-anggaran Danais. Sesuai tatib itu, ada enam ayat dalam peran dan kedudukan Banggar seputar kewenangan pengganggaran APBD DIJ. “Banggar perlu menda-pat ruang perencanaan keuangan daerah, termasuk Danais yang juga masuk dalam struktur APBD,” katanya. (eri/laz/gp)

Breaking News