gafis-sertifikat
Sebagian Hanya Berupa Fotokopi

WONOSARI – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan puluhan sertifikat tanah milik Pemkab Gunungkidul hilang. Dari total sebanyak 453 petak, 236 sudah memiliki sertifikat namun puluhan di antaranya tidak asli karena hanya berupa fotokopi.Kepala Bidang Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Gunungkidul Prihatin Eka Widada membenarkan permasalahan tersebut. Dia menjelaskan berdasarkan audit BPK tahun 2012, sebanyak 32 sertifikat tanah asli tidak diketahui rimbanya. “Kami kesulitan melakukan penelusuran hilangnya sertifikat tanah, karena sertifikat yang hilang disimpan secara terpisah oleh beberapa dinas. Pegawai penyimpanan juga sudah pindah,” kata Prihatin, kemarin (30/9).Dijelaskan Prihatin hingga sekarang upaya penelusuran masih terus dilakukan. DPPKAD sudah melakukan penelusuran ke beberapa dinas namun belum membuahkan hasil. “Kendala kita, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelusuran cukup lama,” terangnya.
Namun dirinya berharap belum ditemu-kannya sertifikat itu, hanya karena tercecer saja dan tidak sampai hilang. Sebab jika sampai hilang, untuk mengurusnya kembali membutuhkan waktu yang lama. Pemerintah harus berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta membuat laporan kehilangan terlebih dahulu. “Kalau tidak ditemukan, akan buat sertifikat pengganti. Namun kita harus berkoordinasi dengan BPN dulu. Mudah-mudahan hanya ketlingsut (tercecer),” jelasnya.
Lebih jauh dikatakan untuk mencegah kasus serupa dikemudian hari DPPKAD tengah membuat kebijakan. Dimana seluruh sertifikat tanah milik pemkab disimpan dalam satu tempat khusus yang hanya bisa diakes oleh orang-orang tertentu. “Pemkab sudah siapkan lemari khusus. Sertifikat tanah milik pemkab sudah ada yang disimpan dan diregister,” ungkapnya.Kepala DPPKAD Gunungkidul Supartono menambahkan pihaknya berjanji melakukan perbaikan terhadap pendataan aset. Pemerintah akan memasang papan peng-umuman mengenai kepemilikan lahan di atas tanah milik pemerintah. “Kedepan, kasus serupa tidak boleh trulang lagi,” kata Supartono.Sementara itu, anggota DPRD Gunungkidul Dodi Wijaya meminta pemerintah daerah untuk mendata dan merawat seluruh aset. Menurutnya ganjaran dari BPK berupa predi-kat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) karena terganjal permasalahan aset. (gun/ila/rg)

Breaking News