JOGJA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencium aroma tak sedap di balik berjimbunnya sejumlah hotel dan apartemen di Jogja. Lem-baga antirasuah itu men-curigai adanya ketidakbe-resan di balik mulusnya pemberian izin hotel, mau-pun apartemen tersebut.KPK juga mewanti-wanti agar para penyelenggara negara di daerah berhati-hati berhubungan dengan pengusaha. Lolosnya izin-izin hotel, apartemen, dan pusat-pusat perbelanjaan tak jarang disertai janji atau iming-iming dari pengusaha berwatak busuk.”Watak pengusaha itu kalau sudah diberi izin tidak hanya sekadar mengucapkan terima kasih
Ucapan terima kasih disertai pemberian fee (suap). Ini kami temukan di beberapa tempat,” ungkap Wakil Ketua KPK Bu-syro Muqoddas kemarin (28/9).Menurut Busyro, pemberian fee itu merupakan kompensasi atas diberikannya kemudahan. Dari pemetaan KPK, izin yang biasa dimainkan antara lain ter-kait analisis mengendai dampak lingkungan (Amdal), pengalihan fungsi lahan, pemanfaatan sum-ber daya air, dan lain-lain.”Fee itu nilainya miliaran rupiah. Di beberapa daerah, kalau wali kotanya sulit ditembus, lalu pin-tunya bisa lewat istri wali kota,” ungkap Busyro saat memberikan pembekalan tentang pemberan-tasan korupsi bagi anggota DPRD se-DIJ dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Hotel Bintang Fajar, Jogja.
Ketua KPK Periode 2010-2011 itu juga mengungkapkan bebe-rapa temuan KPK. Di satu dae-rah ada kepala daerah yang boleh dibilang bersih dari penya-lahgunaan APBD dan APBN. Namun ternyata setelah ditelisik, pejabat tersebut banyak memain-kan berbagai pemberian izin-izin.Terkait pemberian izin itu, Bu-syro mengajak semua elemen masyarakat termasuk parpol bersikap kritis. Perlu ditanyakan izin seperti Amdal itu apakah telah melalui serangkaian peng-ujian yang benar. Dengan de-mikian, izin yang diberikan bukan sekadar memenuhi sya-rat administrasi di atas kertas, alias abal-abal. “Tolong itu diawasi. Masyara-kat harus kritis jangan mau di-bodohi atau dikibuli. KPK juga siap turun tangan,” ungkapnya.Adapun salah satu langkah pencegahan korupsi, terang Bu-syro, adalah mempertanyakan transparansi pemberian izin-izin hotel dan apartemen tersebut ke pemerintah daerah. Masya-rakat berhak mengetahui infor-masi itu. Apalagi, UU menjamin adanya keterbukaan informasi publik.
“Masyarakat berhak tahu,” tegas mantan ketua Komisi Yudi-sial ini.Menyinggung keberadaan pen-gusaha atau cukong yang ber-kolaborasi dengan birokrat, mantan dekan FH UII itu me-wanti-wanti agar diwaspadai. Sebab, bila ada kepala daerah terjerat atau berhutang budi dengan cukong, maka kebijakan yang diambilnya akan merugikan rakyat yang dipimpinnya.KPK lanjut Busyro, telah me-metakan beberapa hal yang menimbulkan kebijakan korup-tif. Di antaranya, bersatunya kelompok birokrat busuk, po-litisi tidak amanat, staf kepala daerah yang menjadi calo pro yek hingga makelar yang mengam-bil secara ijon.Di mata Busyro, tumbuh dan berkembangnya jumlah hotel dan apartemen di Jogja men-jadi satu masalah serius. Bahkan kondisi Jogja telah mengarah seperti Bali dan Lombok.
Pengalihan lahan di dua dae-rah itu untuk hotel dan aparte-men berlangsung secara massif. Perubahan itu mempengaruhi banyak hal, mulai lingkungan, tata ruang, dan lalu lintas.Keadaan tak jauh berbeda dengan Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Bupati Karawang Ade Swara bersama istrinya Latifah ditangkap KPK karena kasus dugaan pemerasan izin surat persetujuan pemanfaatan ruang (SPPR).Karawang di masa lalu dikenal sebagai lumbung pertanian, kini telah berubah. Beberapa lahan produktif berganti dengan mal-mal. Tak pelak, kondisi itu juga mendorong tumbuhnya gaya hidup masyarakat yang cenderung glamour.
“Tiap Sabtu dan Minggu hobi-nya wisata ke mal. Itu menyebab-kan makin tingginya zakat orang ke mal, dibandingkan melakukan zakat mal,” sindir pria yang ting-gal di Batikan, Umbulharjo ini.Menurut dia, agama telah me-larang orang hidup bermewah-mewah. Dalam ungkapan Jawa, dikenal adanya idiom kere mun-ggah bale dan petruk dadi ratu. “Maka kita perlu ada repetruki-sasi agar budaya mewah dan korup tidak terjadi,” tuturnya.Ajakan KPK agar masyarakat aktif dalam gerakan pencegahan korupsi disambut positif Ketua GP Anshor DIJ Ahmad Fairus. Ia mengapresiasi tawaran mem-bangun budaya antikorupsi di masyarakat. “Sebagai bagian dari organisasi massa, kami siap,” ujar Fairus.Ketua DPW PPP DIJ HM Syukri Fadholi sebagai tuan rumah siap menindaklanjuti permintaan KPK. Bahkan mantan wakil wali kota Jogja itu siap menggalang aliansi dengan melibatkan lembaga swa-daya masyarakat dan ormas. “Nanti kami agendakan. Kita buat aliansi antikorupsi,” janji Syukri. (kus/jko/gp)

Breaking News