Terkait Rencana Pembangunan Bandara

KULONPROGO – Warga penolak bandara di Kecamatan Temon, Kulonprogo yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT) berencana melaporkan persoalan bandara ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Humas WTT Martono mengatakan, WTT berniat melaporkan rencana pembangunan bandara ke Komnas HAM lantaran pembangunan bandara telah menyebabkan warga kehilangan hak-hak yang telah dimiliki turun-temurun, seperti tanah dan permukiman.
“Warga merasa ditipu, dijanji-janjikan, sementara aspirasi penolakan kami tidak pernah didengar. Kami akan melapor ke Komnas HAM dan HKTI di Jakarta. Segera setelah data dan bukti-bukti yang kami kumpulkan lengkap,” katanya, kemarin (24/9).
Pantauan di lapangan, sehari pascaaksi demonstrasi dan pemblokiran Jalan Daendels di Desa Glagah dan Palihan, Kecamatan Temon, sudah berangsur normal dan kondusif.
Jalan sepanjang 4 kilometer yang sempat dipenuhi batu dan kayu, kini sudah dibuka kembali. Arus lalu-lintas juga sudah normal.
Seperti diketahui, Selasa (23/9) petang, warga sempat bersikukuh memblokade Jalan Daendels yang menghubungkan Bantul-Kulonprogo-Purworejo itu. Namun warga WTT akhirnya bersedia akses jalan dibuka setelah ada kesepakatan dengan aparat keamanan bahwa bupati akan menemui warga.
“Karena memang ada jaminan dari aparat, bupati akan menemui warga WTT yang menolak pembangunan bandara,” kata Martono.
Kendati demikian, WTT tetap menganggap proses sosialisasi bandara di Balai Desa Glagah tidak sah. Pasalnya hanya diikuti sekitar 50 persen warga yang diundang dan tidak melibatkan warga yang kontra.
Martono menyatakan banyak warga yang akhirnya tidak masuk dalam sosialisasi meski memiliki undangan. “Sebagai penguasa di Kulonprogo, kami minta kepada bupati agar rencana pembangunan bandara di Kulonprogo segera dibatalkan, terutama di Temon. Kalau harus lewat gubernur, kami minta dikawal untuk menyampaikannya,” tegasnya.
Terpisah Wakapolres Kulonprogo Kompol M Akbar Thamrin menyatakan, pihaknya hanya menjanjikan akan memfasilitasi pertemuan warga dengan bupati dan tidak menjanjikan untuk mendatangkan bupati. “Kami tidak menjanjikan, tidak bisa kami mendatangkan bupati, nanti melalui koordinasi kapolres dengan bupati,” ucapnya.
Dandim Kulonprogo Letkol Inf Semuel J Aling mengatakan, saat itu ketua WTT menyampaikan bahwa warga ingin bertemu bupati. Pihaknya mengatakan akan menyampaikan aspirasi tersebut.
“Kami tidak menjanjikan kapan dan di mana tempatnya, keputusan di bupati, apalagi saat ini bupati sedang berada di Medan,” katanya.
Sebelumnya, anggota tim persiapan pembangunan bandara dari Pemda DIJ Haryanto mengungkapkan, meski tingkat kehadiran warga dalam sosialisasi di Desa Glagah hanya 50%, namun hal itu tidak menjadi masalah, karena pada tahap ini memang tidak mewajibkan warga untuk hadir. “Kecuali saat konsultasi public, warga wajib hadir,” ujarnya. (tom/jko)

Breaking News