Wali Kota Minta Sosialisasi Tuntas Dulu

JOGJA – Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti akhirnya mengeluarkan kebijakan terkait pembangunan Hotel Cordella di Jalan Bhayangkara. HS, sapaan akrabnya, mengimbau kepada pemilik hotel itu untuk menghentikan proses pembangunan.
“Karena ada masalah sosialisasi yang belum tuntas, saya imbau kepada pemilik hotel untuk menghentikan proses pembangunan,” tandas HS kepada wartawan di Balai Kota Timoho, Jogja, kemarin (24/9).
Orang nomor satu di Pemkot Jogja ini menegaskan, penghentian pembangunan hanya bersifat sementara, sampai pemilik hotel menyelesaikan persoalan sosialisasi yang masih menimbulkan masalah bagi warga. “Selama berhenti, kami minta komunikasi sosial dibangun,” katanya.
Imbauan ini, lanjut HS, disampaikan tanpa ada batas waktu. Meski tidak menutup kemungkinan jika akhirnya tak ada penyelesaian soal sosial itu, HS mengancam bisa mencabut izin hotel tersebut. “Secara legal dan formal prosedur, semuanya telah terpenuhi,” terang HS.
Ia menambahkan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, pemerintah daerah berwenang untuk memantau proses pembangunan di daerah. Salah satunya adalah dengan meninjau ulang izin yang telah dikeluarkan. Termasuk mencabut jika akhirnya malah berdampak tidak produktif bagi sosial lingkungannya.
“Secara legal, sosialisasi sudah dilakukan dengan adanya tanda tangan dan berita acara sosialisasi. Juga dengan izin lingkungan telah dikeluarkan Badan Lingkungan Hidup (BLH), dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah keluar,” imbuhnya.
Atas dasar semua prosedur yang telah dilalui itulah, pihaknya memilih untuk mengimbau terlebih dahulu. “Kalau langsung mencabut, juga tidak bagus. Paling arif, kami diskusikan dengan imbauan ini,” terang HS.
Ketua Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja Winarta Hadiwijaya yang menerima keluhan warga sekitar Hotel Cordella mengakui memang ada masalah sosial. Warga di sekitar calon hotel itu menolak. “Di berkas sosialisasi, semua sudah terpenuhi persyaratannya,” katanya.
Selain itu, lanjut Winarta, pihaknya juga telah meneliti persyaratan lain. Dari hasil kajiannya, tak ada yang masalah dengan prosedur perizinan. “Inilah yang kemudian membuat rekomendasi kepada wali kota untuk mengambil langkah imbauan,” lanjutnya.
Kepala Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Jogja Nurwidi Hartana menambahkan, karena telah mengantongi izin maka pihaknya hanya bisa dilakukan pengawasan. Dintib baru akan melakukan tindakan jika memang ada pelanggaran perda dalam pembangunan akomodasi pariwisata itu. “Kalau ditemukan pelanggaran, sesuai instruksi dari Pak Wali Kota, bisa ditindak,” jelasnya. (eri/laz)
Perizinan Tak Masalah, Dintib Hanya Awasi

Breaking News