Terjalnya Membangun Bangunan Komersial

Maraknya pendirian atau pembangunan bangunan komersial, seperti hotel, kondotel, apartemen, atau rumah susun di Daerah Istimewa Jogjakarta, khususnya di kawasan permukiman padat penduduk, dapat menimbulkan berbagai masalah.
DENGAN adanya permasala-han dalam bidang lingkungan, dapat membahayakan kehidupan manusia. Maka kebijakan pendirian bangunan komersial seperti hotel, kondotel, apartemen, dan sejenisnya itu perlu arahan atau acuan pada pembangunan yang berwawasan lingkungan.Pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dapat diartikan mendayaguna-kan sumber daya alam sebagai daya tarik wisatawan, dan upaya untuk melestarikan dan mengembangkan lingkungan itu sendiri.Sangat disadari bahwa pariwi-sata adalah salah satu tulang punggung ekonomi DIJ. Pariwi-sata terbukti mampu memberi-kan keuntungan bagi pelaku wisata di DIJ, juga membawa permasalahan tersendiri bagi warga di sekitar pembangunan bangunan komersial tersebut.
Meningkatnya wisatawan yang datang, mengakibatkan adanya konsekuensi untuk meningkat-kan akomodasi bagi wisatawan. Pertumbuhan kebutuhan ako-modasi dan trasnportasi, khus-usnya di Kota Jogja dan Sleman sangat pesat, sehingga dikha-watirkan akan melampaui daya dukung lingkungan.Hal penting yang dikhawatirkan adalah terjadinya/lahan pusaka budaya lambat laun dapat dia-lihfungsikan untuk aktivitas pariwisata, seperti hotel, kon-dotel, apartemen atau pun fungsi komersial lain seperti pertokoan, dan mal-mal.
Apabila alih fungsi tersebut mempertimbangkan nilai seja-rah dan nilai etika, baik etika bisnis, etika sosial lainnya, ma-ka proses pelestarian lingkungan dalam pembangunan pariwi-sata akan berjalan dengan baik, tanpa mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat lokal. Namun apabila yang terjadi adalah sebaliknya, maka nilai sejarah dan kebudayaan DIJ dapat terancam. Proses mana-jemen pengendalian dan ma-nejemen pengawasan, adalah kata kunci dalam upaya tersebut.Pembangunan hotel dan bangu-nan komersial lainnya yang berwawasan lingkungan sebagai suatu kebijakan, baru dimulai dengan merumuskan visi dan misi baru, dan strategi perenca-naan dalam program pemerin-tah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga mampu men-ciptakan aturan yang bersi nergi dan memperhatikan keberlan-jutan lingkungan.
Perencanaan pembangunan bangunan komersial yang ber-wawasan lingkungan, selain harus menjamin kelestarian lingkungan, juga harus terkait dengan aspek budaya dan pen-tingnya partisipasi masyarakat lokal.Karena itu, dalam melakukan pembangunan hotel dan seje-nisnya perlu adanya pengem-bangan produk dalam suatu kawasan wisata untuk mewujud-kan pariwisata berwawasan lingkungan.Penataan lingkungan hidup berkaitan juga dengan upaya mengantisipasi peningkatan jumlah penduduk yang sangat pesat. Bertambahnya jumlah penduduk, berarti bertambahnya kebutuhan terhadap pangan, perumahan, dan penyediaan lapangan kerja.
Dalam situasi lahan yang ter-batas, jumlah penduduk yang padat dan berkurangnya daya tampung lingkungan, dikhawa-tirkan dapat mengakibatkan kehancuran lingkungan. Pem-bangunan bangunan komersial yang tidak memperhatikan ke-lestarian lingkungan justru akan merusak citra pariwisata DIJ. Bahkan jumlah wisatawan yang sangat banyak dapat juga men-ghancurkan lingkungan.Dengan demikian, pelestarian lingkungan dalam kebijakan pembangunan pariwisata ber-wawasan lingkungan dimaksud-kan untuk meningkatkan kese-jahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan dan merugi-kan masyarakat lokal.
Dalam merumuskan visi dan misi baru dalam pembangunan tata kelola lingkungan hidup, perlu juga untuk memperhatikan kepentingan hak warga disekitar lokasi pembangunan. Dalam kons titusi Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak hidup se-jahtera lahir dan batin, bertem-pat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan”. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, juga ditegaskan dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Per-lindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).Dalam UUPPLH makna atas jaminan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga ne-gara, hal itu dapat dilihat pada landasan filosofinya, yaitu lingku-ngan yang baik dan sehat meru-pakan hak asasi setiap warga Indonesia sebagaimana diama-natkan dalam pasal 28 H UUD 1945. Dengan demikian penga-kuan hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai hak asa-si setiap warga negara Indonesia dan hak konstitusional bagi se-tiap warga negara.
Itulah yang mendasari laporan khusus atau cover story ini kami sajikan untuk pembaca. Dengan cover story ini diharapkan mem-buka wacana sebuah penyele-saian yang baik, yang tetap melaksanakan pembangunan hotel. kondotel apartemean, mal, pertokoan atau lainnya, namun tidak menyalahi aturan, dan tidak ada yang merasa dikor-bankan atau dengan sengaja dijadikan korban.
Mengutip apa yang pernah disampaikan Dibyo Sumantri, seorang psikolog, mantan GM di sebuah BUMN dan direktur sebuah Industrial Estate, bebe-rapa hal yang patut diketahui masyarakat tentang pendirian kawasan industri. Antara lain, pertama, keberadaan kawasan itu telah memenuhi peraturan dan perundang-undangan, ter-masuk dalam kaitannya dengan pelayanan jasa, kesehatan ling-kungan, penyediaan energi dan jaminan K3. Kedua, memastikan tersedianya infrastruktur yang mencakup seluruh kebutuhan industri serta masyarakat sekitarnya dengan jaminan operasi yang ramah lingkungan, penghema-tan sumberdaya alam, serta berkontribusi di dalam konser-vasi keanekaragaman hayati serta antisipasi terhadap gang-guan keamanan dan kenyama-nan lingkungan.
Ketiga, memaksimalkan pe-ranan Corporate Social Respon-sibility (CSR) sebagai bentuk tanggung jawab moral dan so-sial. Termasuk di dalamnya pem banguan jalan desa, seko-lah dan sa rana ibadah. Ban-tuan jika terjadi bencana alam, pemberian beasiswa kepada anak didik yang ber prestasi serta pendidikan bagi guru, kegiatan kepemudaan, pelatihan keterampilan warga, atau pun kursus bagi aparat desa setem-pat.Dengan demikian, sesungguh-nya tidak perlu ada dikotomi yang dipertentangkan antara kawasan industri dengan jaminan kese-jahteraan masyarakat, apabila para industrialis memperhatikan persyaratan, sekaligus menjaga keselarasan dan keseimbangan dengan nilai budaya dan sosial masyarakat. (*/jko)

Breaking News