JOGJA – Satu persatu elemen masyarakat yang mendukung pemilihan kepala daerah (pil-kada) langsung mulai menyua-rakan dukungan. Salah satunya Persatuan Penyandang Difabel Indonesia (PPDI) DIJ yang mela-kukan aksi damai di depan gedung DPRD DIJ, kemarin (23/9). Saat melakukan aksi, PPDI mengajak masyarakat menan-datangani spanduk putih seba-gai bentuk dukungan terhadap pilkada langsung .
Anggota Fraksi PDIP DPRD DIJ Chang Wendryanto ikut membubuhkan tandatangan-nya. Aksi dilanjutkan dengan audiensi di Ruang Lobby DPRD DIJ. Para difabel meminta dewan menyampaikan aspirasi ke DPR RI, sebelum RUU Pilkada disah-kan Kamis (25/9) besok. Ketua PPDI DIJ Ahmad Soleh menga-takan, keinginan para pengambil keputusan di DPR untuk mengem-balikan pilkada ke DPRD adalah kemunduran demokrasi. Memilih pemimpin adalah hak konstitusional rakyat yang harus dilindungi negara. “Jika RUU Pilkada mengembalikan pilkada ke DPRD seperti di era Orde Baru, berarti negara mengebiri hak politik rakyat,” katanya.
Menurut Ahmad, pilkada langs-ung adalah prinsip kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Ra-kyat harus menentukan sendiri pemimpinnya, karena itulah hakikat dari demokrasi substan-sial. “Mengembalikan pilkada ke DPRD berarti kemunduran dalam dua hal, yaitu partisipasi politik rakyat dan demokrasi substansial,” ujarnya. Ia menegaskan, PPDI mewa-kili hampir 50 ribu difabel seluruh DIJ. Mereka berharap DPR dan pemerintah mendengar aspi-rasi rakyat yang merupakan pemegang kedaulatan tertinggi. Alasan penolakan terhadap pil-kada langsung oleh sejumlah pihak, tak bisa diterima. Alasan pemborosan bisa diminimali-sasi dengan memperbaiki teknis penyelenggaraan pilkada langs-ung. “Pilkada langsung juga tidak bertentangan dengan sila ke-4 Pancasila,” tandasnya.
Chang dan Wakil Ketua Semen-tara DPRD DIJ Arif Noor Har-tanto mengatakan, aspirasi PPDI DIJ akan langsung dite-ruskan ke DPR RI sebagai peng-ambil keputusan. Ini juga seba-gai kewajiban dalam menjalan-kan fungsi refresentasi DPRD. (eri/laz/gp)

Breaking News