Hari ini Disidang di PN Gunungkidul

JOGJA – Kebahagiaan Setyo Wibowo bersama keluarganya yang sudah menikmati gaji pertamanya sebagai anggota DPRD DIJ, ter-nyata tak bertahan lama. Itu me-nyusul status anggota DPRD DIJ 2014-2019 tersebut, meningkat menjadi terdakwa. Kepastian status terdakwa ini didapat, setelah wakil rakyat yang akrab disapa Bowo Gaplek tersebut berkas perkaranya (penipuan) sudah P21 dan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Gunungkidul. Hari ini, Bowo Gaplek menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Gunung-kidul.
Tapi yang jelas setelah pelan-tikan (pelantikan DPRD DIJ tertanggal 1 September) lalu,” jelasnya.Saat wartawan mencoba meng-konfirmasi dengan menghubungi Istri Bowo, Setyawati tidak ada keterangan apapun.Semenatara itu, menindak-lanjuti perkembangan baru status Bowo Gaplek ini, Sekretaris DPRD DIJ Drajad Ruswandono meng-aku akan menelusuri kepastian perubahan status hukum Bowo tersebut.Hal itu diperlukan karena ber-kaitan dengan pemberian hak sebagai anggota dewan. “Kami akan mencari tahu informasi itu dulu (ke Pengadilan Gunung-kidul),” ujarnya.
Drajad mengatakan, sesuai PP 16 tahun 2010, anggota dewan yang sudah berstatus terdakwa hanya akan diberikan gaji pokok saja dan dihilangkan haknya menerima dana tunjangan.Menurutnya, informasi kaitan dengan status hukum anggota dewan yang diterima Sekwan, biasanya datang belakangan. Itu karena tidak adanya kewajiban oleh instansi bersangkutan seperti PN Gunungkidul atau Kejari Gunungkidul memberikan laporan ke Sekwan. “Kalau koordinasi melalui Forkominda ada, tapi kan tidak ada kewajiban melaporkan,” ujarnya.
Drajad mengaku pernah punya pengalaman saat menangani dugaan kasus korupsi dana purna tugas APBD Gunungkidul 2003-2004. Ketika itu, ada tiga nama anggota DPRD DIJ periode 2009-2014 yaitu Ternalem PA, Bambang Eko (PDIP) dan Rojak Haruddin (PKB). Ketiga nama tersebut berstatus terdakwa pada 1 Oktober, namun Sekre-tariat Dewan (Setwan) baru mengetahui pada tanggal 10 Oktober. Itu saja Setwan baru berhasil mendapatlan surat resmi dari Pengadilan Tipikor DIJ tanggal 19 Oktober. “Jadi setelah kami mengetahui informasi, ada kewajiban bagi kami untuk mencari tahu ke-pastian status hukum ke lembaga yang menangani. Setelah men-dapat jawaban, kami berkirim surat resmi untuk mendapatkan jawaban secara resmi,” kata-nya.Begitu juga kasus yang dialami Bowo, pihaknya akan mencari tahu terlebih dahulu, sebelum akhirnya nanti mendapatkan jawaban secara resmi dari PN Gunungkidul.
“Sehingga, tahunya pasti belakangan, karena memang tidak ada kewajiban lembaga terkait untuk memberikan laporan resmi,” tuturnya.Ia menambahkan, di satu sisi saat Setwan tengah mengurus mendapatkan surat resmi kaitan dengan status hukum tersebut, Setwan tak bisa melarang untuk memotong hak dana tunjangan yang diterima anggota dewan yang bersangkutan. Celah itulah yang kemudian menjadi temuan Badan Pemerika Keuangan (BPK). “Dari rekomendasi BPK, bia-sanya meminta agar anggota dewan mengembalikan dana tunjangan yang diterimanya terhitung sejak ditetapkan se-bagai terdakwa. Itu juga yang terjadi saat periode lalu,” pung-kasnya. (eri/jko/nn)

Breaking News