grafis-rabpd

Terganjal Aturan, Sisa Tujuh Hari Kerja

JOGJA – Keinginan anggota DPRD Kota Jogja membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Be-lanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) 2014 bakal menghadapi gan-jalan. Besar kemungkinan RAPBD-P tak bisa dibahas karena terken-dala aturan. “Setelah kami kaji, waktu un-tuk membahas RAPBD-P tinggal tujuh hari kerja hingga 30 Sep-tember ini,” ungkap Wakil Ketua DPRD Kota Jogja Ali Fahmi ke-marin (21/9).Dengan adanya pembatasan waktu tersebut, maka tidak mun-gkin tahapan pembahasan RAPBD-P 2014 bisa selesai. Sebaliknya, bila tetap dipaksakan dibahas, Fahmi khawatir berpotensi men-jadi temuan aparat pemeriksa.
Gara-garanyatahapan dan mekanisme pembahasan tidak sesuai dengan Tata Tertib (tatib) DPRD Kota dan peraturan pe-rundang-undangan lainnya. Menurut kader PAN ini, dengan sisa waktu tujuh hari kerja, pe-kerjaan rumah yang harus di-rampungkan bukan hanya RAPBD-P 2014. Anggota dewan masih harus membentuk alat kelengkapan, rapur penyampaian LKPJ dan LPJ 2013, maupun pembahasan LPJ 2013 terkait sisa lebih per-hitungan anggaran (Silpa). “Masih ada sepuluh tahapan atau tingkatan pembahasan RAPBD-P 2014. Sangat tidak mungkin akan selesai pada 30 September ini,” ujarnya pesi-mistis.
Lantaran tak memungkinkan membahas RAPBD-P 2014, Fahmi mengaku akan mendorong Wali Kota Haryadi Suyuti dan jajarannya menyiapkan RAPBD murni 2015.Dewan kota, lanjut suami Herlina Rahmawati itu, juga harus didorong segera mela-kuka pembahasan tata tertib dan dilanjutkan pembentukan alat kelengkapan (alkap) yang terdiri pimpinan komisi dan badan.Menurut dia, pembahasan tata tertib dewan sangat penting dilakukan. Sebab, masih ada beberapa pasal yang perlu dila-kukan penyempurnaan.
Tata tertib ini merupakan pe-raturan yang akan mengikat 40 anggota DPRD Kota selama lima tahun ke depan, sehingga akan mendukung kelancaran kerja anggota parlemen selama satu periode ini.Politikus asal Kotagede itu juga mengungkapkan, hasil ra-pat konsultasi dengan enam pimpinan fraksi yang ada di de-wan pada 11 September lalu. Ha-silnya, lima fraksi setuju segera membahas tata tertib dan satu fraksi meminta agar tata tertib dibahas setelah pembahasan RAPBD-P 2014.Lima fraksi itu adalah FPAN, Fraksi Partai Gerindra, FPKS, FPG dan FPPP. Adapun satu fraksi yang punya pandangan berbeda adalah FPDIP.
“Jika rekomendasi tersebut pada waktu itu segera ditinda-klanjuti, maka waktu dari 11 hingga 30 September masih dapat dipergunakan untuk mem-bahas pembentukan alkap, LKPJ, LPJ, dan RAPBD-P 2014,” ujarnya.Namun karena tak segera ada keputusan, RAPBD-P 2014 tidak mungkin lagi dibahasnya meng-ingat terbatasnya waktu. Terpisah Kadiv Investigasi Jogja Corruption Watch (JCW) Maryanto Rodzali SH telah mem-prediksi terjadinya keruwetan dalam pembahasan RAPBD-P 2014 Kota Jogja itu. Kondisi ter-sebut ditengarai merupakan imbas tak kondusifnya hubung-an antara wali kota dengan DPRD periode sebelumnya. Saat DPRD masih diketuai Henry Kunco-royekti, seluruh agenda pemba-hasan legislasi maupun tata kelola pemerintahan macet.
Itu dipicu sikap dewan yang enggan membahas dokumen daerah seperti LKPJ wali kota 2013, dan pertanggungjawaban keuangan daerah atau di masa lalu dikenal dengan sebutan perhitungan APBD. Akibat dari macetnya pembahasan itu berimbas RAPBD-P akan sulit dibahas.”Bagaimana mau membahas, kalau dua agenda lain LKPJ dan LPJ belum disentuh. Apa dewan mau menggunakan pola Bandung Bondowoso atau sistem kerja semalam,” kritiknya.
Maryanto memprediksi situa-si rumit dan tidak sehat pada 2014 akan berdampak serius pada RAPBD 2015, RAPBD-P 2015, dan RAPBD 2016. Sebab, keuangan pemkot tidak me-nunjukkan kemampuan yang sesungguhnya. “Itu semua akan menjadi bom waktu sebagai ekses tak sehatnya tata pemerintahan di kota,” se-salnya. (pra/jko/gp)

Breaking News