JOGJA – Dukungan terhadap pemilihan kepala daerah (pil-kada) langsung terus disuarakan elemen masyarakat. DPRD DIJ kemarin menerima dua kelom-pok masyarakat yang menyata-kan menolak RUU Pilkada yang akan mengubah model pemili-han dari langsung menjadi lewat dewan.
Dua elemen masyarakat itu ada-lah sejumlah aktivis mahasiswa dari Liga Forum Study Yogya-karta (LFSY) dan Paguyuban Du-kuh Semar Sembogo. LFSY me-nolak disahkan RUU Pilkada karena pilkada tidak langsung akan melanggar hak politik rakyat dan menjadi ajang transaksional dewan dan kepala daerah.Di gedung dewan, Paguyuban Dukuh Semar Sembogo diterima Ketua DPRD DIJ Yoeke Indra Agung Laksana, anggota Fraksi Golkar Sukarman, dan Wakil Ketua Fraksi Gerindra Yose Rizal. Ketua Semar Sembogo Sukiman Hadiwijoyo mengatakan keda-tangannya di DPRD DIJ karena dinilai paling netral dibanding-kan DPRD kabupaten dan kota.
“Di DIJ sudah diputuskan pe-netapan. Kami anggap DPRD DIJ yang paling tidak berkepen-tingan dalam polemik pilkada ini,” tutur Sukiman saat mem-buka audiensi kemarin. Kepala Dusun Kwagon, Desa Sidorejo, Kecamatan Godean, Sle-man ini menegaskan, untuk pemi-lihan gubernur sudah penetapan. Itu tak bisa diotak-atik lagi. “Kalau mau kualat, ya silakan,” tandasnya.
Sukarjo meminta dewan untuk menyuarakan aspirasi tersebut ke masing-masing fraksi. Ke-mudian aspirasi dilanjutkan ke pimpinan pusat masing-masing. Termasuk ke anggota DPR RI yang memiliki wewenang dalam membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada ini.Ia juga menegaskan, jika ke-pala daerah dipilih DPRD, hal itu kontradiksi dengan dukuh dan kepala desa. Kedua jabatan di tingkat akar rumput tersebut sampai saat ini dipilih secara langsung. “Dukuh dan kepala desa saja dipilih langsung. Ini kok malah kepala daerah dipilih DPRD,” sesalnya.
Anjar Gunantoro dari Gunungki-dul malah lebih keras. Ia meminta semua partai politik bisa mendorong pilkada secara langsung. Termasuk partai yang berada di Koalisi Merah Putih (KMP) juga harus menyuara-kan aspirasi masyarakat ini. Sementara itu, kontroversi pembahasan RUU Pilkada di DPR mendorong Bupati Bantul Sri Surya Widati turut angkat bi-cara. Orang nomor satu di Bumi Projo Tamansari ini dengan te-gas menolak pemilihan kepala daerah melalui mekanisme DPRD.
“Ya nggak sepakat,” tegas Ida, sapaan akrabnya saat ditemui di kompleks gedung Parasamya, kemarin (17/9). Ida menilai pe-milihan kepala daerah, baik gu-bernur maupun bupati melalui DPRD merupakan kemunduran dalam kehidupan berdemokrasi. Ida bahkan menilai hal itu sama halnya dengan mencabut hak rakyat. “Kalau seperti itu demokrasi nggak di tangan ra-kyat lagi,” ujarnya. Meskipun seluruh anggota DPRD meru-pakan representasi rakyat ka-rena dipilih secara langsung.
Ida menegaskan, pilkada mel-alui dewan tidak dapat menjadi jaminan akan bersih dari prak-tik politik uang. Tak tertutup kemungkinan calon kepala dae-rah akan menempuh berbagai cara agar mendapat dukungan DPRD. “Masyarakat sekarang sudah cerdas semua untuk me-nentukan pilihannya,” tandasnya.Menurutnya, masyarakat sudah mulai menghindari praktik poli-tik uang. Masyarakat justru enggan memilih calon yang menawarkan iming-iming uang. Dengan de-mikian, salah satu kekhawatiran Koalisi Merah Putih yang meng-gulirkan RUU Pilkada hanya pe-pesan kosong. “Jika karakter masyarakat terbangun, otomatis politik uang tidak akan berpeng-aruh,” tegasnya. (eri/zam/laz)

Breaking News