Situasi Reda Setelah Kapolsek dan Kasat Intelkam Turun Tangan
KULONPROGO – Sosialisasi pembangunan bandara di Kulonprogo resmi dimulai kemarin (16/9). Warga yang terkena dampak langsung, dengan semangat menghadiri sosialisasi. Namun di bagian lain, warga yang kontra dengan rencana pembangunan bandara, menggelar aksi penolakan. Mereka adalah warga yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT). Dalam aksi tersebut sempat diwarnai keributan antara massa WTT dengan Ketua Masyarakat Peduli Kulonprogo (MPK) Bayu Puspo Putro Pangaribowo. Mereka nyaris bentrok. Kronologis kejadian bermula ketika ratusan warga WTT tengah menggelar aksi protes menolak sosialisasi bandara di salah satu ruas Jalan Daendels, tepatnya di Dusun Sidorejo, Desa Glagah, Kecamatan Temon. Pada saat itu, pukul 12.00, melintas sepeda motor Yamaha RX King dari arah barat dengan tarikan gas motor yang cukup nyaring. Praktis perhatian warga tertuju pada pengendara motor tersebut, dan ternyata dikendarai oleh Bayu. Warga yang tahu, langsung menyoraki Bayu, kemudian sebagian warga mengejarnya. Suasana semakin gaduh, motor yang dikendarai ketua MPK itu mendadak berhenti. Sejumlah warga yang emosi langsung menghampiri Bayu. Beruntung, Kapolsek Temon dan Kasat Intelkam Polres Kulonprogo bergerak sigap dan cepat. Keributan berhasil dilerai, adu pukul tidak sempat terjadi, dan beberapa warga WTT bisa meredam emosi. Dari pantauan Radar Jogja, aksi WTT sudah dimulai sekitar pukul 11.30, diikuti ratusan warga WTT dengan membawa atribut spanduk dan poster berisi penolakan pembangunan bandara di Temon. Tampak hadir tokoh WTT yang terdiri dari ketua, humas, serta sesepuh WTT, yang secara bergantian berorasi di hadapan warga. Ketua WTT Purwinto mengungkapkan, aksi kali ini dilakukan untuk menggugah kesadaran dan menguatkan mental warga dalam menghadapi sosialisasi pembangunan bandara di Temon. Purwinto menyoal langkah pemerintah yang hanya memberikan undangan sosialisasi kepada warga yang memiliki lahan atau tanah, sementara yang terdampak sebetulnya seluruh warga. Kendati demikian ia memastikan, warga WTT yang didominasi warga dari Desa Palihan dan Glagah akan hadir dalam sosialisasi yang dijadwalkan Rabu (17/9) dan Selasa (23/9) mendatang. “Sosialisasi ini sudah dipolitisasi, seperti pengambilan undangan warga yang tidak tanda tangan daftar hadir sudah dianggap setuju dengan pembangunan bandara, dan hal-hal seperti ini yang membuat warga tertekan,” terangnya kepada wartawan. Samiyati Sutontro, 63, warga Dusun Kragon II, Desa Palihan di hadapan sejumlah wartawan juga menyatakan menolak pembangunan bandara di wilayah tempat tinggalnya. Ia merasa sudah hidup aman dan nyaman tanpa bandara. “Kalau nanti kami digusur karena bandara, anak cucu saya tidak bisa sekolah, kami mau tinggal di mana,” ucapnya. (tom/jko)

Breaking News