MAGELANG – Begitu menerima limpahan berkas perkara dugaan korupsi pada pembangunan pergola di Jalan Sunan Giri dari polisi, Kejaksaan Negeri (Kejari) Magelang langsung tancap gas. Lembaga ini langsung melakukan penyelidikan terhadap kasus korupsi lainnya.Kejari tengah menangani dugaan adanya kerugian negara pada pembangunan Pasar Rejowinangun yang menggunakan pola campuran. Yaitu, antara investasi, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Kejaksaan fokus mengumpulkan bahan dan keterangan pihak eksekutif. Sebelumnya, mereka telah mengumpulkan data dari kalangan dewan.”Ya, dalam minggu ini, kami akan mintai keterangan dari kalangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Terutama dari Dinas Pasar (Dinas Pengelolaan Pasar/DPP, Red),” kata Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Magelang Roy Arland SH MH kemarin (9/7).
Saat ditanya siapa pihak dari DPP yang akan dimintai keterangan, Roy menegaskan pimpinannya.”Kami akan tanya pimpinan Dinas Pasar saat itu. Saat proses lelang awal berlangsung,” ungkapnya.Para kuli tinta sempat mencerca apakah pihak yang dimaksud akan dimintai keterangan adalah RM Devananda, selaku mantan kepala DPP dan kini menjabat kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Roy mengiyakan. “Iya,” akunya.RM Devananda membenarkan dirinya diminta datang ke kejaksaan hari ini (10/7).”Ya, ada panggilan kejaksaan tanggal 10 Juli. Saya siap datang. Saya juga telah siapkan bahan,” ungkap Deva-sapaan akrab Devananda Rabu (9/7).
Sementara itu, salah satu anggota dewan yang dimintai keterangan kejaksaan untuk kasus dugaan kerugian negara dalam pembangunan Pasar Rejowinangun pada pekan lalu adalah Eddy Sutrisno. Pria yang kini duduk di Komisi C DPRD Kota Magelang ini mengaku dimintai keterangan selama kurang lebih tiga jam. “Pertanyaannya hampir sama saat dimintai keterangan era Kasi Pidsusnya Pak Cakra. Hanya saja, diperdalam soal proses pembangunan pasar yang dengan pola investasi. Saya paparkan pada mereka (kejaksaan, Red) bahwa investor ditunjuk langsung Pemkot. Dari sini, muncul banyak kejanggalan-kejanggalan,” papar Eddy.Eddy mengaku, siap memberi dukungan penuh pada penyelidikan kasus korupsi yang tengah ditangani kejaksaan.”Saya sudah tegaskan pada mereka, kapan saja mereka butuh data atau keterangan saya, tanpa ada undangan resmi saya siap datang. Mereka cukup telepon atau SMSM saja,” katanya.Seperti diketahui, lelang Pasar Rejowinangun dilakukan hingga enam kali pascaterbakar tanggal 26 Juni 2008. Lelang pertama pada 24 Nopember 2008, saat Pemkot Magelang menerbitkan PengumumanLelang Pra Kualifikasi, Pemilihan Mitra Kerja SamaBangun Guna Serah Pasar Rejowinangun Kota Magelang.
Namun, lelang dibatalkan dan keluar pengumuman lelang kedua, pada 17 Desember 2008 dengan acuan hukum. Antara lain Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan barang Milik Daerah. Akhirnya, lelang dibatalkan lagi.Lelang ketiga dilaksanakan pada 11 Juli 2009 dengan mengubah semua panitia dan mengubah dasar hukum menjadi Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah, tidak lagi menggunakan Keppres Nomor 80 Tahun 2003. Apa yang terjadi, inipun juga batal dan dilanjut lelang ke empat pada 16 September 2009 dengan acuan hukum sama. Lelang ke-4 juga batal dan dilanjutkan pengumuman lelang ke-5 pada 4 November 2009. Pemenangnya, PT Rizki Kembar Jaya-PT Rekakonstruksi –PT Bratautama Rodamandiri (JO).
Pada 8 April 2011 atau beberapa hari setelah upacara peletakkan batu pertama pembangunan Pasar Rejowinangun, pemkot memutus kerja sama dengan PT Rizki Kembar Jaya (JO). Awal Juli 2011, masih menggunakan pola investasi. Pemkot melakukan penunjukkan langsung(PL) pada PT Kuncup– PT Putra Wahid Pratama (JO) sebagai pelaksana pembangunan pasar senilai Rp 100.019.700.000. Kemudian, dilanjutkan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) pada 5 Agustus 2011 dan tiga hari kemudian ditandatangani Perjanjian Kerja Sama (PK). keluarlah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Pada perkembangannya, pedagang keberatan dengan harga kios dan los yang ditawarkan investor. Pemkot menggantinya dengan pola mixing. Yakni, untuk kios tetap dibangun investor senilai Rp 29,8 miliar. Sedang los dibangun menggunakan APBD 2012 dan 2013 dengan sistem multy years. Nilainya mencapai Rp 64 miliar, sesuai adendum 8 Mei 2012. (dem/hes)

Breaking News