JOGJA – Aturan penjualan rokok dengan kemasan bergambar seram melalui pictorial health warning (PHW) berlaku efektif sejak Selasa (24/6) belum sepenuhnya berjalan di Jogjakarta. Dari pengamatan Radar Jogja, di berbagai kios dan minimarket masih terdapat rokok kemasan lama yang terpajang. Tapi, pegawai atau pengelola kios dan minimarket berdalih kemasan rokok yang dipajang itu adalah desain lawas. Rokok-rokok itu adalah stok lama. Aturan PHW itu tertera dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 109 Tahun 2012.Kenyataan ini menuai kritik dari Jogja Sehat Tanpa Tembakau (JSTT). Lembaga yang dikenal konsen terhadap bahaya merokok ini mendesak Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) DIJ tak berpangku tangan. Apalagi, di dalam Undang-Undang No 36 tahun 2009 sebagai induk dari peraturan pemerintah itu tak mencantumkan sanksi bagi produsen.
“BPOM harus lebih aktif melakukan pengawasan,” tandas Dodik Setiawan, anggota JSTT, saat dihubungi Radar Jogja kemarin (26/6).Ia menjelaskan, PP yang tanpa disertai sanksi pidana bakal lemah dalam penerapan. Terlebih, jika BPOM juga pasif dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran rokok. “Sudah tidak jelas sanksinya, pengawasan lemah. Sama saja, hanya membuat macan kertas,” katanya.Demi efektivitas penerapan aturan tersebut, JSTT mendesak BPOM bergerak cepat. Lembaga pengawasan produk itu diminta segera terjun melakukan pengawasan di lapangan. Sedangkan terhadap produsen rokok yang masih membandel dengan tidak memenuhi aturan PHW, dia memberi saran untuk segera ditegur secara tertulis. “Karena, PP tersebut memberikan waktu dua tahun. Tidak ada alasan lagi bagi produsen rokok untuk tidak mematuhi aturan tersebut,” tambahnya.
Langkah tegas, lanjut Dodik, harus segera dilakukan. Yakni, dengan teguran tertulis sampai sanksi administratif. Itu dapat berupa pencabutan izin edar bagi produsen rokok yang masih enggan mematuhi aturan tersebut. “Kami sangat menyambut positif. Karena di provinsi, kabupaten, dan kota, beberapa tengah membahas Perda KTR (Kawasan Tanpa Rokok),” terangnya.Terpisah, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertanian (Disperindagkoptan) Kota Jogja Suyana mengaku belum ada instruksi untuk pengawasan peredaran rokok. Sampai sekarang pihaknya sama sekali belum pernah diundang untuk membahas pelaksanaan PP tersebut. “Dari Jakarta, provinsi, atau mana pun belum ada yang mengundang kami atas implementasi dari PP tersebut,” tandas mantan kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Jogja.
Ia menambahkan, tidak adanya instruksi dari pemerintah di level atas itu membuat instansinya tak melakukan pengawasan sama sekali atas peredaran rokok tanpa gambar seram. Pihaknya memilih bersikap pasif mengingat hal tersebut menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. “Kalau sudah ada instruksi seperti apa, tentu akan kami tindak lanjuti. Tapi, sampai sekarang tidak ada instruksi,” lanjutnya. (eri/amd)

Breaking News