JOGJA – Kasus bentrok antarpendukung pasangan capres dan cawapres mendapat perhatian serius dari KPU DIJ. Regulator pemilihan umum tersebut meminta isi deklarasi damai kampanye yang sudah disepakati antar pimpinan rim sukses untuk disosialisasikan arus bawah. KPU DIJ prihatin dengan terjadinya bentrokan antarpendukung di Perempatan Ngabean, Ngampilan, Jogja kemarin (24/6). Termasuk aksi kekerasan yang dilakukan pendukung capres terhadap mahasiswa dan petugas keamanan di Fakultas Hukum UII Jogjakarta Selasa (17/6) lalu. “Ini kendalanya, deklarasi damai tidak sampai arus bawah. Hanya sampai di tataran elite,” kata Ketua KPU DIJ Hamdan Kurniawan saat Semiloka Evaluasi Pileg 2014 di salah satu hotel di kawasan Malioboro kemarin.
Hamdan menjelaskan, deklarasi damai itu seharusnya diteruskan sampai tingkat bawah. Ini sebagai bentuk bersama-sama menjaga keamanan Jogjakarta. “Elite seharusnya menyampaikan ke arus bawah. Tidak ada untungnya saling gontok-gontokkan,” lanjutnya.
Hamdan menjelaskan, pelaksanaan deklarasi damai yang dilakukan para elite pendukung kedua capres bisa berjalan baik jika semua pihak komit untuk saling menjaga kenyamanan bersama. Untuk itu, mestinya harus sesering mungkin dilakukan sosialisasi oleh elite ke pendukung di bawah. “Kami sudah lakukan deklarasi damai beberapa waktu lalu. Tujuannya agar pilpres ini bisa berjalan aman, nyaman, dan lancar,” tambahnya.
Seperti diketahui bentrokan antar pendukung pasangan capres dan cawaprees sudah terjadi dua kali. Pertama adalah saat kampanye capres dan cawapres Jokowi – JK beberapa waktu lalu. Saat itu terjadi bentrokan di Lempuyangan, Danurajen, Jogja.
Kemarin bentrok antarpendukung terjadi di Ngabean, Ngampilan, Jogja. Bentrok ini melibatkan kedua kubu masa pendukunng capres dan cawapres. Kepolisian sudah melakukan penjagaan ketat. Tapi bentrokan tetap terjadi. Soal pengawasan pelaksanaan kampanye, Ketua Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) kota Jogja Agus Triyono mengaku, instansina kesulitan mengidentifikasi pelanggaran. Misalnya, terkait penggunaan penggal Jalan Malioboro yang seharusnya steril dari aktivitas politik.
Tapi Panwaslu bisa mengidentifikasi apakh setiap aktivitas politik di Malioboro sebagai bentuk pelanggaran. Sebab setiap pelanggaran harus memenuhi unsur kampanye yaitu penggunaan atribut, penyampaian visi dan misi dan ajakan memilih. “Kemasannya dibuat gelar budaya. Meski intinya mendukung salah satu calon.: terang Agus.
Makannya saat terjadi bentrok antarpendukung capres – cawapres, menurut Agus, kepolisian sejatinya sudah berjaga di lokasi. Di beberapa titik rawan seperti Ngabean, Lempuyangan sebetulnya selalu disiagakan anggota kepolisian. “Jika ada terjadi (bentrok), bisa cepat ditangani,” terang dia. Berdasarkan rilis yang diterima radar jogja tai malam, kampanye terbuka yang dilakukan Tim Merah Putih Prabowo – Hatta di Lapangan Pendowoharjo sebenarnya berlangsung aman dan lancar.
“Kami mencatat bahwa massa yang datang hampir cukup banyak, perkiraan kami kurang lebih 15.000 massa koalisi Merah Putih dan sangat tertib dalam berkampanye atau menjalankan rapat umum terbuka. ” Ujar Nazarudin dari Tim Merah Putih Prabowo – Hatta.
Dia menyatakan, sejak awal, pelaksanaan acara tidak terjadi keributan. Tapi, ternyata terjadi bentrok usai kepulangan.
Menurutnya, kampanye Tim Merah Putih Prabowo Hatta di Lapangan Pandowoharjo adalah sah. Kampanye itu sesuai jadwal. “Kami sangat menyayangkan dalam kesepakatan dengan KPU dan Bawaslu, bahwa tanggal 24 Juni 2014 adalah jadwal kampanye nasional Prabowo-Hatta di Yogyakarta. Dan jadwal kampanye tim JKW-JK adalah tanggal 23 Juni 2014. ”
Kesepakatan, ujarnya dilanggar tim Jokowi – JK dengan melakukan kampanye 24 Juni. Sedangkan Tim Merah Putih tetap konsisten tidak mengagendakan kampanye terbuka 23 Juni. “Oleh karena itu, kami memprotes keras kepada KPU, Bawaslu dan Kepolisian karena tidak tegas mengatur jadwal kampanye dan membolehkan kampanye secara bersamaan diwaktu yang sama. Protes kami tidak ditanggapi dengan baik oleh semua pihak dan kami menganggap mereka saling melempar tanggung jawab. ” jelasnya.
Menurut dia, kerusuhan yang terjadi ternyata dipicu oleh tindakan masa yang melakukan penghadangan. Mereka melakukan pelemparan batu di beberapa titik keberangkatan dan kepulangan rombongan Prabowo – Hatta. Itu terjadi antara lain di Jalan Mataram, Museum Perjuangan, Mujamuju, Rejowinangun dan Wirobrajan. Ini mengakibatkan pendukung Prabowo – Hatta terpancing membalas.
“Kami juga melihat bahwa provokasi yang dilakukan oleh massa terlihat berlebihan, bahkan sampai menghancurkan motor dan mobil milik tamu hotel Zodiac dan melakukan pembacokan terhadap massa pendukung Prabowo Hatta yang hingga saat ini masih dirawat di RS. Ludiro Hususodo. Tindakan provokasi inilah yang menyulut massa kami untuk kemudian membalasanya dan terjadilah bentrok massa meluas dan menyebar. ” terang dia.
Nazar meminta KPU, Bawaslu, dan kepolisian untuk melakukan evaluasi dan melihat kembali penataan jadwal kampanye di Jogjakarta. Ini agar tidak terjadi bentrokan lagi. “Kami akan menuntut balik secara hukum atas korban-korban yang terjadi di massa kami, seperti korban pembacokan dan sebagainya. Kami juga meminta dengan hormat kepada masyarakat Jogjakarta untuk tidak terpancing. ” terangnya. (eri/amd/gp)

Breaking News