JOGJA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIJ mulai melakukan persiapan menyelenggarakan coblosan Pilpres 2014. Kini lembaga itu sedang mengurusi logistik seperti kertas suara.Kertas suara itu sedang didistribusikan dari KPU Pusat. Termasuk kertas suara bagi pemilih difabel tunanetra.Hanya, kertas suara untuk difabel ini menggunakan kebijakan sama dengan Pileg 2014 lalu. KPU hanya menyediakan template atau pola cetakan berformat braille. KPU tak menyediakan keras suara khusus braille. “Ini memang kebijakan pusat. Kami hanya sediakan template,” jelas Komisioner KPU DIJ Bidang Humas Faried Bambang Siswantoro, saat dihubungi kemarin (23/6).
Ia menjelaskan, pola cetakan ini sudah cukup untuk pemilih tunanetra bisa menyalurkan hak pilihnya. Sebab, template tersebut sudah menggambarkan kertas suara asli. “Jadi template ini sama dengan gambar dan huruf di kertas suara. Nanti ditaruh di atas kertas suara,” jelas Faried.Komisioner yang memiliki latar belakang aktivis ini menambahkan, pengadaan alat bantu tersebut sepenuhnya berada di KPU Pusat. KPU DIJ hanya bisa mengajukan tambahan template. “Kami tidak bisa mengubah template menjadi kertas suara khusus braille. Karena, semua kebijakan ada pusat. Tidak di kami,” katanya.Untuk coblosan 9 Juli mendatang, KPU DIJ menyediakan tambahan template. Saat coblosan pileg lalu hanya tersedia template khusus DPD RI. Itu pun jumlahnya terbatas.
Untuk pilpres nanti, Faried yakin kebutuhan template akan terpenuhi. “Pilpres bertambah. Kalau di pileg hanya 611, pilpres tambah sekitar 30-an. Jumlah persisnya saya tidak hapal,” lanjutnya.Ketua Komisi A DPRD DIJ Ahmad Subangi mendesak KPU bisa memberikan keadilan terhadap semua kalangan masyarakat. Termasuk kepada difabel. Hak difabel sebagai pemilik suara harus terpenuhi. “Tidak bisa dibantu oleh keluarga atau petugas. Malah menimbulkan kerawanan pemanfaatan suara dari penyandang tunanetra,” tandasnya.Apalagi, menurut politikus dari Kulonprogo ini, KPU memiliki anggaran yang besar di pusat. Seharusnya, anggaran itu bisa termanfaatkan dengan baik. “Di pileg tidak bisa terpenuhi kebutuhan difabel ini. Hanya untuk DPD saja,” sesalnya.
Di pilpres nanti, Subangi melihat seharusnya KPU lebih mudah dalam pengadaan kertas suara. Ini karena semua kertas suara seragam se-Indonesia. “Anggarannya ada di pusat. Seharusnya bisa terdistribusi dengan baik untuk memenuhi seluruh kebutuhan pilpres,” imbuhnya.Untuk pilpres, tambah Subangi, komisi A belum menggelar rapat kerja dengan KPU. Pihaknya baru sebatas menjadwalkan rapat kerja untuk mengetahui sejauh mana kesiapan regulator pemilu tersebut. “Secepatnya kami akan undang KPU untuk mengetahui kesiapan menyelenggarakan pilpres. Tahun ini pilpres memang cukup panas karena hanya ada dua pasangan,” terang dia. (eri/amd)

Breaking News