SLEMAN – Upaya Dwi Sumaji alias Iwik mencari keadilan dengan menuntut Polda DIJ dikabulkan Pengadilan Negeri (PN) Sleman. Polda terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena sampai sekarang masih tetap meyakini Iwik adalah pelaku pembunuh wartawan Harian Bernas Fuad Muhammad Syafrudin alias Udin.Padahal, sesuai putusan PN Bantul Nomor 16/Pid.B/1997/PN Btl pada 5 Desember 1997 telah membebaskan Iwik dari segala tuntutan sebagai pembunuh Udin. “Mengabulkan gugatan pemohon untuk sebagian,” ungkap Ketua Majelis Hakim Sutikna SH di depan persidangan kemarin (18/6).Dalam gugatan yang diwakili kuasa hukumnya dari Lembaga Pembela Hukum (LPH) Jogja, Iwik mengajukan gugatan ganti rugi sebesar Rp 73 juta. Iwik tak terima dengan sikap polda yang sampai saat ini masih meyakini dirinya sebagai pembunuh Udin.
Sikap polda itu diketahui dari surat jawaban polda kepada Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Jawaban itu tercantum dalam surat No.B/208/II/2013/Ditreskrimum yang diteken Direskrimum Polda DIJ saat itu Kombes Pol Kris Erlangga Aji Wijaya.PN Sleman menilai tindakan Polda DIJ termasuk perbuatan melawan hukum. “Surat itu menunjukkan polda tak menghormati putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,” imbuh Hakim Anggota Iwan Anggoro Warsito SH. Hanya, mengenai gugatan ganti rugi sebesar Rp 73 juta, tak sepenuhnya dikabulkan oleh pengadilan. Menurut Anggoro, gugatan tersebut tak jelas. Saat pemeriksaan, sebagai sopir angkot, penggugat tak bisa menyebutkan penghasilan secara tetap yang diterima per bulan. Atas dasar itu, pengadilan mempertimbangkan penghitungan kerugian materiil penggugat berdasarkan standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sleman yakni Rp 1.026.000 per bulan. Jumlah itu dikalikan waktu penggugat tak bisa bekerja selama tiga bulan lantaran mengalami beban setelah mengetahui isi surat dari Polda DIJ tertanggal 20 Februari 2013 tersebut. Jumlahnya Rp 3.381.000.
Mengenai gugatan moril sebesar Rp 58 juta, sejak Oktober 1996 hingga Maret 2001 dengan besaran Rp 1.075.000 per bulan, majelis menilai wajar. Tapi, majelis berpendapat bahwa kerugian penggugat itu baru terjadi sejak tergugat menerbitkan surat yang ditujukan ke ORI. Karena itu, kerugian moril dihitung selama 12 bulan. Sejak 20 Februari 2013 sampai tanggal diajukannya gugatan ke PN Sleman, yakni 11 Februari 2014. Jumlahnya Rp 12.900.000.
Atas putusan PN Nomor 31/Pdt.G/2014/PN Slmn tersebut, baik penggugat maupun tergugat menyatakan pikir-pikir.
Kuasa hukum Iwik, Rudy Wijanarko SH menyambut baik putusan PN Sleman itu. Ia juga tak memasalahkan putusan hakim soal ganti rugi yang harus dibayarkan Polda DIJ kepada kliennya. “Bagi kami yang terpenting adalah membuktikan polda telah melakukan perbuatan melawan hukum dan itu terbukti,” katanya. Dari putusan itu, hakim menghitung ganti rugi diberlakukan sejak keluarnya surat polda yang dikirimkan ke ORI. Sedangkan LPH menghitung ganti rugi sejak 1997 setelah putusan PN Bantul.Rudy menambahkan, dengan masih meyakini kliennya sebagai pembunuh Udin, penyelidikan yang dilakukan polda tidak sesuai dengan UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dan bertentangan dengan hukum, tidak patut, tak masuk akal dan tidak selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
Kuasa Hukum Kapolda DIJ Pranata Heru Nurcahyo SH menyatakan belum dapat mengambil sikap atas putusan itu. “Kami akan melaporkan ke pimpinan lebih dulu,” ujarnya. (yog/amd)

Breaking News