JOGJA – Wakil rakyat di DPRD DIJ kembali mengantor di Jalan Malioboro. Mereka siap menyelesaikan tugas-tugas yang menumpuk.
Tugas yang krusial dituntaskan adalah terkait ketugasan legislasi. Salah satunya yakni mengenai rancangan peraturan daerah istimewa (raperdais).
Pembahasan raperdais tersebut sempat mandeg. Ini karena kesibukan wakil rakyat berkampanye pada perhelatan Pemilu Legislatif 2014. Alhasil, ada dua raperdais yang terbengkalai. Pertama, raperdais mengenai tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang gubernur dan wakil gubernur. Kedua, raperdais menyangkut kelembagaan.
Kepala Biro Hukum Sekretariat Provinsi (Setprov) DIJ Sumadi menjelaskan, awal Mei mendatang Pemprov DIJ berniat kembali menghantarkan kedua raperdais itu. Ia menargetkan, usai penghantaran tersebut maka dewan segera kembali melakukan pembahasan. Diharapkan proses pembahasan selesai sebelum 31 Agustus.
“Kami sudah rapat dengan banleg (badan legislatif) DPRD. Rencananya, selain pengesahan LKPJ (laporan kinerja pertanggungjawaban gubernur), juga penghantaran perdais,” jelas Sumadi saat dihubungi Radar Jogja kemarin (27/).
Ia menambahkan, setelah ada penghantaran dari pemprov maka raperdais itu bisa segera diselesaikan. Ini mengingat masa bakti anggota dewan periode 2009-2014 bakal berakhir akhir Agustus mendatang. “Harapan kami diselesaikan dewan periode saat ini,” imbuhnya.
Pembahasan raperdais ini sempat menjadi perdebatan alot. Panitia Khusus (Pansus) DPRD DIJ sampai akhir 2013 gagal merampungkan pembahasan. Perdebatan alot ini terutama menyangkut penggunaan kata provinsi di depan sebutan DIJ dan gelar lengkap raja Keraton Jogja.
Eksekutif sempat mengusulkan untuk menghapus kata provinsi di depan sebutan DIJ. Selain itu, pemprov juga ingin menghapus gelar lengkap Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalaga Ngabdurrakman Sayidin Panatagama Kalifatullah menjadi Sri Sultan Hamengku Buwono saja.
Usulan eksekutif itu menuai kritik dari dewan. Suara pansus, bahkan terpecah menjadi dua. Sebagian setuju dengan usulan eksekutif itu. Sebagian lainnya tetap meminta penulisan kata provinsi di depan DIJ dan mencantumkan gelar lengkap raja Keraton Jogja.
Terkait hal ini, Sumadi memastikan, kedua usulan itu tak akan menjadi persoalan. Sebab, eksekutif dan legislatif telah sepakat untuk menunggu klarifikasi dari Kementerian Dalam Negeri.
“Kedua hal yang jadi perdebatan berada di Kementerian Dalam Negeri,” tambahnya.
Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD DIJ Sadar Narimo menjelaskan, pembahasan raperdais ini tetap akan mereka prioritaskan. Hanya, ia tak berani memberikan garansi pembahasan bakal diselesaikan pada masa kerja dewan periode 2009-2014.
“Kalau memang tidak selesai, masih bisa dibahas dewan periode mendatang (2014-2019),” katanya.
Politikus dari PAN ini mengatakan, keberlanjutan pembahasan tidak akan pengaruh dengan adanya anggota dewan periode mendatang. “Kan masih ada dewan lama yang bertugas,” terangnya.
Sadar, yang kembali memenangkan perebutan kursi DPRD DIJ dari Daerah Pemilihan Sleman Selatan itu menerangkan, pembahasan raperdais tetap tak akan berpengaruh dengan adanya anggota dewan baru maupun incumbent. Dia yakin pembahasan tetap bisa berjalan. (eri/amd)
Yakin Tuntas Meski Dewan Berganti

Breaking News