Unjuk kekuatan kembali diperlihatkan pendukung tersangka hibah Persiba HM Idham Samawi. Puluhan loyalis Idham yang tergabung dalam Masyarakat Bantul Peduli Keadilan (MBPK) menggelar aksi unjuk rasa di gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIJ Jalan Sukonandi, Jogja, kemarin (24/4).
Dalam aksinya, massa meminta penyidik kejati bekerja profesional dalam menangani perkara yang membelit Idham dan Edy Bowo Nurcahyo. “Kami hormati kinerja kejaksaan sebagai aparat penegak hukum. Tapi, dalam kasus hibah Persiba kami minta kejati bersikap profesional. Jangan mudah terintervensi atau terprovokasi oleh segelintir kelompok yang memiliki kepentingan,” kata Koordinator MBPK Endro Sulastomo dalam orasinya kemarin (24/4).
Endro, yang merupakan caleg DPRD Bantul dari PDI Perjuangan, menengarai ada pihak yang sengaja ingin menzalimi Idham. Hanya, Endro tidak menyebut secara detail identitas pihak yang dimaksud.
Menurutnya, Idham merupakan sosok yang patut diteladani. Selama ini, kata dia, Idham sering membantu dan memberikan manfaat kepada masyarakat Bantul.
“Kami meyakini Pak Idham tidak bersalah seperti yang disangkakan melakukan korupsi,” beber Endro.
Karena itu, MBPK minta kejati tidak mudah terintervensi oleh sejumlah aksi dan penyataan yang disampaikan sekelompok aktivis pegiat antikorupsi. MBPK berharap kejaksaan dapat bekerja sesuai perundang-undangan yang berlaku.
“Kami harap kejaksaan profesional dan tidak mudah tergoyahkan oleh intervensi luar,” ungkapnya.
Usai menggelar orasi, perwakilan massa pun diterima oleh Assitel Kejati DIJ Heri Budiyanto. Dalam audiensi tersebut, massa menyerahkan surat berisi tentang aspirasi dan pernyataan sikap MBPK. Surat itu ditujukan kepada Kepala Kejati.
“Aspirasi ini nanti akan kami sampaikan kepada atasan, Pak Kajati,” kata Heri saat menerima perwakilan masa.
Masyarakat Transparansi Bantul (MTB) menilai munculnya aksi yang meminta proses pengusutan dugaan korupsi hibah Persiba agar dihentikan merupakan imbas sikap Kepala Kejati DIJ Suyadi SH yang kurang tegas. Ketidaktegasan itu, menurut mereka, terlihat sejak kasus ini naik ke penyidikan pada 18 Juli 2013 lalu. Setelah itu, kejati seolah menggantung proses penyidikan.
Buktinya, saat massa kampanye tersangka tidak diperiksa. Belum lagi, hingga kini kejati belum kunjung melakukan upaya paksa berupa penahanan. Bahkan, pencekalan dan permintaan daftar kekayaan tersangka Idham dinilai terlambat.
“Bagi masyarakat awam yang kurang memahami hukum bahwa pengembalian uang Rp 11,6 miliar oleh tersangka Idham maka proses hukum hibah Persiba bisa dihentikan alias gugur. Sebab, masyarakat berpandangan sudah tidak ada kerugian negara lantaran semua uang sudah dikembalikan,” kata Ketua MTB Irwan Suryono.
Agar perkara ini cepat tuntas dan terang benderang, MTB meminta Kejati DIJ segera melakukan langkah konkret dan tegas terkait pengusutan hibah Persiba. Kejati diminta jangan hanya berwacana bahwa status politik Idham tidak akan mempengaruhi penyidikan atas kasus dugaan korupsi di Persiba.
“Apa iya, apa benar ketika nanti Idham sudah dilantik sebagai anggota DPR RI kemudian penyidikan hibah Persiba tidak terpengaruh? Memangnya Kajati berani jamin?,” kritik Irwan.
Kasi Penerangan Hukum Kejati DIJ Purwanta Sudarmaji mengatakan kajati belum bisa menanggapi aspirasi yang disampaikan masa MBPK. Sebab, kajati tengah berada di luar kota untuk melaksanakan tugas negara.
Pada prinsipnya kajati membuka pintu bagi masyarakat yang hendak menyuarakan aspirasinya,” kata Purwanta. (mar/amd)

Breaking News